Urusan Politik Bikin Masalah Lonjakan Corona di Jerman Makin Pelik

Urusan Politik Bikin Masalah Lonjakan Corona di Jerman Makin Pelik

Tim detikcom - detikNews
Sabtu, 20 Nov 2021 06:43 WIB
Virus Corona kembali menggila di sejumlah negara di benua Eropa. Pembatasan pun dilakukan bagi warga yang belum divaksin guna cegah penyebaran COVID-19.
Ilustrasi/suasana pandemi Corona di Jerman (Foto: Getty Images/Jens Schlueter)
Jakarta -

Lonjakan kasus Covid-19 terjadi di Jerman. Namun, urusan politik justru membuat masalah penanganan virus Corona (COVID-19) semakin pelik.

Para pemimpin Jerman diketahui tengah memperdebatkan rencana pemberlakuan aturan pembatasan yang lebih ketat terhadap orang-orang yang tidak divaksinasi COVID-19. Tetapi perselisihan politik yang terjadi terancam menggagalkan upaya ini.

Dilansir AFP, Jumat (19/11/2021), jumlah kasus baru Corona kembali mencetak rekor tertinggi, dengan data Robert Koch Institute (RKI) menyebutkan 65.371 kasus tercatat dalam 24 jam terakhir.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Kanselir Jerman, Angela Merkel, menyebut lonjakan kasus Corona di Jerman 'dramatis'. Merkel yang akan mengakhiri masa jabatannya ini tengah menggelar pembicaraan dengan para pemimpin dari 16 negara bagian Jerman untuk memutuskan langkah-langkah terbaru mengatasi lonjakan kasus Corona.

Beberapa aturan dibahas dalam pertemuan tersebut. Salah satu aturan yang tengah dibahas adalah persyaratan agar orang-orang yang tidak divaksinasi memiliki hasil tes negatif Corona untuk bisa menggunakan transportasi umum atau berangkat bekerja ke kantor.

ADVERTISEMENT

Namun beberapa jam menjelang pembicaraan digelar, pertikaian panas pecah di majelis rendah parlemen Jerman, Bundestag.

Simak halaman selanjutnya

Simak Video: Lonjakan Kasus Covid-19 di Jerman, Merkel: Situasinya Sangat Dramatis

[Gambas:Video 20detik]




Pertikaian diketahui terjadi saat para anggota parlemen diminta memberikan suara dalam voting untuk rancangan undang-undang (RUU). RUU ini mengatur kerangka hukum untuk Merkel dan para pemimpin negara bagian lainnya, untuk memberlakukan aturan-aturan pembatasan itu.

Tiga partai politik yang tengah merundingkan pembentukan pemerintahan Jerman selanjutnya, telah menyusun RUU baru untuk menggantikan legislasi yang pemberlakuannya akan diakhiri pada 25 November mendatang. RUU itu diajukan ke Bundestag di mana ketiga partai itu memiliki dominasi.

Namun blok partai konservatif CDU-CSU yang menaungi Merkel menyebut, RUU itu lebih lemah dari legislasi yang kini berlaku. Mereka juga mengancam tidak akan meloloskannya di majelis tinggi parlemen Jerman.

Stephan Stracke dari koalisi konservatif yang menaungi Merkel, menuduh koalisi tiga partai politik, telah 'mengambil keputusan pertama mereka dan juga kesalahan pertama mereka'.

Diketahui ketiga partai politik ini terdiri atas Partai Sosial Demokrat, Partai Hijau dan partai liberal FDP.

"Mereka tidak memiliki rencana untuk pandemi ini dan bagaimana cara menangkalnya," sebut Stracke.

Koalisi tiga partai politik itu balik menuduh koalisi konservatif yang menaungi Merkel telah gagal melakukan tindakan yang cukup selama berkuasa.

Pertikaian politik semacam ini diketahui mengancam menghambat upaya memerangi pandemi. Terlebih saat kondisi banyak tempat tidur di unit perawatan intensif di rumah-rumah sakit setempat terisi dengan cepat. Hal ini juga menandai kemunduran bagi pemerintahan Jerman selanjutnya.

Halaman 2 dari 2
(dwia/lir)
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini
Selengkapnya



Ajang penghargaan persembahan detikcom dengan Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI) untuk menjaring jaksa-jaksa tangguh dan berprestasi di seluruh Indonesia.
Ajang penghargaan persembahan detikcom bersama Polri kepada sosok polisi teladan. Baca beragam kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini.
Hide Ads