Kisruh Politik Hambat Jerman Atasi Lonjakan Dramatis Corona

Seorang pria masuk ke apotek yang menawarkan tes corona di Gelsenkirchen, Jerman, Jumat, 12 November 2021. Jerman berencana menghadirkan kembali tes cepat Covid-19 gratis. — Ilustrasi -- Situasi pandemi Corona di Jerman (dok. AP/Martin Meissner)

Berlin -

Para pemimpin Jerman tengah memperdebatkan rencana pemberlakuan aturan pembatasan yang lebih ketat terhadap orang-orang yang tidak divaksinasi virus Corona (COVID-19). Namun, perselisihan politik yang terjadi terancam menggagalkan upaya negara ini memerangi gelombang ganas Corona.

Seperti dilansir AFP, Jumat (19/11/2021), jumlah kasus baru Corona kembali mencetak rekor tertinggi, dengan data Robert Koch Institute (RKI) menyebutkan 65.371 kasus tercatat dalam 24 jam terakhir.

Kanselir Jerman, Angela Merkel, menyebut lonjakan kasus Corona di Jerman 'dramatis'. Merkel yang akan mengakhiri masa jabatannya ini tengah menggelar pembicaraan dengan para pemimpin dari 16 negara bagian Jerman untuk memutuskan langkah-langkah terbaru mengatasi lonjakan kasus Corona.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Salah satu aturan yang tengah dibahas adalah persyaratan agar orang-orang yang tidak divaksinasi memiliki hasil tes negatif Corona untuk bisa menggunakan transportasi umum atau berangkat bekerja ke kantor.

Namun beberapa jam menjelang pembicaraan digelar, pertikaian panas pecah di majelis rendah parlemen Jerman, Bundestag.

Pertikaian terjadi saat para anggota parlemen diminta memberikan suara dalam voting untuk rancangan undang-undang (RUU) yang mengatur kerangka hukum untuk Merkel dan para pemimpin negara bagian lainnya untuk memberlakukan aturan-aturan pembatasan itu.

Tiga partai politik yang tengah merundingkan pembentukan pemerintahan Jerman selanjutnya, telah menyusun RUU baru untuk menggantikan legislasi yang pemberlakuannya akan diakhiri pada 25 November mendatang. RUU itu diajukan ke Bundestag di mana ketiga partai itu memiliki dominasi.

Namun blok partai konservatif CDU-CSU yang menaungi Merkel menyebut RUU itu lebih lemah dari legislasi yang kini berlaku, dan mengancam tidak akan meloloskannya di majelis tinggi parlemen Jerman.

Stephan Stracke dari koalisi konservatif yang menaungi Merkel, menuduh koalisi tiga partai politik, yang terdiri atas Partai Sosial Demokrat, Partai Hijau dan partai liberal FDP, telah 'mengambil keputusan pertama mereka dan juga kesalahan pertama mereka'.

"Mereka tidak memiliki rencana untuk pandemi ini dan bagaimana cara menangkalnya," sebut Stracke.

Koalisi tiga partai politik itu balik menuduh koalisi konservatif yang menaungi Merkel telah gagal melakukan tindakan yang cukup selama berkuasa.

Pertikaian politik semacam ini mengancam menghambat upaya memerangi pandemi, terutama saat banyak tempat tidur di unit perawatan intensif di rumah-rumah sakit setempat terisi dengan cepat. Hal ini juga menandai kemunduran bagi pemerintahan Jerman selanjutnya.

Halaman 1 2

Selanjutnya