.webp)
Sekelompok militan Hindu menyerang rumah mantan Menteri Luar Negeri (Menlu) India. Ini menjadi insiden kekerasan antaragama terbaru yang disebut para pengkritik semakin berkobar di bawah Perdana Menteri (PM) Narendra Modi.
Seperti dilansir AFP, Selasa (16/11/2021), Salman Khurshid, seorang mantan Menlu yang penganut Muslim, merupakan anggota partai oposisi utama Partai Kongres India.
Bulan lalu, dia baru saja merilis buku yang isinya membandingkan nasionalisme Hindu yang berkembang di bawah pemerintahan Modi dengan kelompok-kelompok ekstremis seperti Islamic State of Iraq and Syria (ISIS).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Kepolisian setempat mengatakan bahwa gerombolan sekitar 20 orang dari kelompok Hindu garis keras setempat berkumpul di luar rumah Khurshid yang ada di dekat kota Nainital pada Senin (15/11) waktu setempat.
"Mereka meneriakkan slogan-slogan, melemparkan batu, merusak beberapa kaca jendela, mengobrak-abrik (pintu masuk) dan melakukan pembakaran (terhadap sebuah pintu)," tutur kepala kepolisian setempat, Jagdish Chandra, kepada AFP.
Media lokal The Times of India melaporkan bahwa kelompok itu juga melakukan pembakaran patung menyerupai Khurshid, melepaskan tembakan dan mengancam anak menantu penjaga rumah Khurshid dengan senjata api.
Khurshid yang menjabat Menlu India tahun 2012-2014, sedang pergi dengan keluarganya saat insiden itu terjadi. Namun dia memposting situasi rumahnya usai serangan tersebut ke media sosial.
"Malu adalah kata yang terlalu tidak efektif," ucap Khurshid (68) via media sosial.
"Saya berharap bisa membuka pintu ini kepada teman-teman yang meninggalkan bukti-bukti keberadaannya di sini. Apakah saya masih salah untuk mengatakan ini tidak mungkin Hinduisme," imbuhnya.
Para aktivis setempat menyebut bahwa kelompok minoritas di India yang mayoritas warganya Hindu, telah menghadapi diskriminasi dan tindak kekerasan yang meningkat sejak Partai Bharatiya Janata Party (BJP) yang menaungi PM Modi berkuasa tahun 2014.
Tahun 2020, Komisi Kebebasan Beragama Internasional Amerika Serikat (AS) memasukkan India ke dalam daftar 'negara dengan perhatian khusus', untuk pertamanya sejak tahun 2004. Pemerintahan PM Modi menolak agenda radikal 'Hindutva' (hegemoni Hindu) dan bersikeras menyatakan orang-orang dari semua agama memiliki hak yang sama.
Uttarakhand, yang menjadi lokasi insidne terbaru, tampaknya menjadi salah satu hotspot rawan konflik. Bulan lalu, gerombolan 200 orang dilaporkan menyerang sebuah Gereja Kristen di wilayah tersebut. Kepal BJP setempat menyebut gedung gereja digunakan untuk 'pertemuan mencurigakan'.
