Qatar Sepakat Jadi Perwakilan Diplomatik AS di Afghanistan

Qatar Sepakat Jadi Perwakilan Diplomatik AS di Afghanistan

Novi Christiastuti - detikNews
Senin, 15 Nov 2021 14:31 WIB
People walk amongst US national flags erected by students and staff from Pepperdine University to honor the victims of the September 11, 2001 attacks in New York, at their campus in Malibu, California on September 10, 2015. The students placed some 3,000 flags in the ground in tribute to the nearly 3,000 victims lost in the attacks almost 14 years ago.      AFP PHOTO / MARK RALSTON / AFP / MARK RALSTON
Ilustrasi (dok. AFP PHOTO/MARK RALSTON)
Washington DC -

Pemerintah Amerika Serikat (AS) dan Qatar mencapai kesepakatan yang menunjuk Qatar untuk mewakili kepentingan diplomatik AS di Afghanistan. Kesepakatan ini dinilai menjadi sinyal penting untuk keterlibatan langsung antara AS dan Taliban di masa mendatang, setelah perang selama dua dekade.

Seperti dilansir Reuters, Senin (15/12/2021), Menteri Luar Negeri (Menlu) AS, Antony Blinken, dan Menlu Qatar, Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani, menandatangani perjanjian yang menjadikan Qatar sebagai 'kekuatan pelindung' AS di Afghanistan.

Penandatanganan itu dilakukan dalam sebuah seremoni di Departemen Luar Negeri AS pada Jumat (12/11) waktu setempat, usai keduanya menggelar pembicaraan.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Qatar akan mendirikan divisi kepentingan AS di dalam kedutaannya di Afghanistan untuk menyediakan layanan konsuler tertentu dan memantau kondisi dan keamanan fasilitas diplomatik AS di Afghanistan," sebut Blinken.

Langkah itu dinilai akan semakin memperkuat hubungan antara AS dengan Qatar, yang diketahui menjalin hubungan dekat dengan Taliban setelah menjadi lokasi kantor satu-satunya Taliban di luar Afghanistan. Qatar juga memainkan peran penting dalam pembicaraan yang berujung kesepakatan penarikan tentara AS dari Afghanistan.

ADVERTISEMENT

Kesepakatan antara AS dan Qatar tercapai saat negara-negara Barat, termasuk AS, berjuang mencari cara untuk terlibat dengan Taiban yang kini berkuasa di Afghanistan.

AS dan negara-negara Barat lainnya menutup Kedutaan dan menarik pulang diplomat mereka saat Taliban menguasai Kabul, yang disusul oleh pengumuman pembentukan pemerintahan interim oleh Taliban dengan para anggotanya berada di bawah sanksi AS dan Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB).

Baik AS maupun negara-negara Eropa dan negara lainnya enggan mengakui secara resmi pemerintahan Taliban itu, dan menuduh mereka mengingkari janji untuk membentuk pemerintahan inklusif dan menegakkan hak perempuan serta minoritas.

Namun dengan musim dingin semakin dekat, banyak negara menyadari mereka perlu terlibat lebih banyak untuk mencegah Afghanistan jatuh ke dalam bencana kemanusiaan.

Menurut perjanjian baru itu, yang berlaku mulai 31 Desember mendatang, Qatar akan mendedikasikan staf tertentu dari kedutaannya di Afghanistan ke divisi Kepentingan AS dan akan berkoordinasi secara erat dengan Departemen Luar Negeri AS dan misi diplomatik AS di Doha.

Seorang pejabat senior Departemen Luar Negeri AS menyatakan bahwa AS juga akan melanjutkan keterlibatan dengan kantor politik Taliban di Doha.

"Pengaturan kekuatan pelindung menggambarkan Qatar akan memfasilitasi setiap komunikasi resmi antara Amerika Serikat dan Afghanistan," ucap pejabat senior AS tersebut.

Selain kesepakatan sebagai perwakilan diplomatik, Qatar juga menyepakati dengan AS untuk terus menampung 8.000 warga Afghanistan berisiko yang mengajukan visa imigran khusus (SIV) dan anggota keluarga mereka yang memenuhi syarat.

Halaman 2 dari 2
(nvc/ita)



Ajang penghargaan persembahan detikcom dengan Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI) untuk menjaring jaksa-jaksa tangguh dan berprestasi di seluruh Indonesia.
Hide Ads