Dewan Keamanan PBB Desak Kekerasan di Myanmar Segera Diakhiri

Mutia Safira - detikNews
Kamis, 11 Nov 2021 16:25 WIB
YANGON, MYANMAR - FEBRUARY 17: Protesters chant solgans and wave flags during an anti-coup protest at Sule Square on February 17, 2021 in downtown Yangon, Myanmar. Armored vehicles continued to be seen on the streets of Myanmars capital, but protesters turned out despite the military presence. The military junta that staged a coup against the elected National League for Democracy (NLD) government moved to keep the countrys de-facto leader Aung San Suu Kyi under house arrest after she was charged with violations of import-export and Covid prevention laws. (Photo by Hkun Lat/Getty Images)
Situasi di Myanmar (dok. Getty Images/Hkun Lat)
Wina -

Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) menyampaikan kekhawatiran mendalam atas meningkatnya kekerasan di Myanmar. Dalam pernyataan gabungan yang tergolong langka, 15 negara anggota Dewan Keamanan PBB menyerukan segera diakhirinya kekerasan di Myanmar dan menghimbau militer untuk menahan diri.

Seperti dilansir Channel News Asia, Kamis (11/11/2021), laporan menyebut adanya pengerahan senjata berat dan tentara di negara bagian China, yang mengisyaratkan serangan militer akan terjadi untuk mengusir kelompok milisi yang muncul setelah Aung San Suu Kyi dikudeta pada 1 Februari lalu.

"Anggota Dewan Keamanan menyatakan keprihatinan mendalam atas kekerasan yang terus berlanjut baru-baru ini di seluruh wilayah Myanmar. Mereka menyerukan penghentian kekerasan segera dan untuk memastikan keselamatan warga sipil," demikian pernyataan gabungan Dewan Keamanan PBB.

Junta militer Myanmar tidak memberi komentar terkait situasi terkini di Chin.

Myanmar dilumpuhkan oleh unjuk rasa dan tindak kekerasan sejak kudeta dilakukan. Pada saat bersamaan, junta terus berjuang untuk menjalankan pemerintahan dan menghadapi perlawanan bersenjata dari milisi maupun pemberontak etnis minoritas yang bersekutu dengan pemerintah bayangan yang disebut 'teroris'.

"Anggota Dewan Keamanan ... menegaskan kembali keprihatinan mendalam mereka terhadap situasi di Myanmar menyusul deklarasi keadaan darurat yang diberlakukan pada 1 Februari dan seruan mereka terhadap militer untuk menahan diri sepenuhnya," sebut pernyataan gabungan Dewan Keamanan PBB itu.

"Mereka mendorong dilakukannya dialog dan rekonsiliasi sesuai dengan keinginan dan kepentingan rakyat Myanmar," imbuh pernyataan itu.

Lebih lanjut, Dewan Keamanan PBB juga menyerukan akses kemanusiaan sepenuhnya, yang aman dan tanpa hambatan terhadap semua orang yang membutuhkan, dan perlindungan, keselamatan dan keamanan para personel kemanusiaan dan medis.

(nvc/nvc)