.webp)
Taliban menunjuk 44 anggotanya untuk menempati berbagai posisi penting, termasuk Gubernur Provinsi dan Kepala Kepolisian, di berbagai wilayah Afghanistan. Hal ini dinilai menjadi langkah penting untuk menopang pemerintahan Taliban yang tengah menghadapi persoalan keamanan dan ekonomi yang berkembang.
Seperti dilansir Reuters, Senin (8/11/2021), penunjukan ini menjadi penunjukan skala besar babak pertama yang diumumkan sejak Taliban membentuk dan mengumumkan kabinet pemerintahannya atas Afghanistan pada September lalu.
Pemerintahan Taliban merilis daftar jabatan terbaru untuk para anggotanya pada Minggu (7/11) waktu setempat.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Salah satunya Qari Baryal yang ditunjuk menjabat sebagai Gubernur Kabul dan Wali Jan Hamza yang ditunjuk menjadi Kepala Kepolisian Kota Kabul.
Komandan sebelumnya yang bertanggung jawab atas keamanan di ibu kota Kabul, Mawlawi Hamdullah Mukhlis, diketahui tewas dalam serangan bom dan penembakan di rumah sakit militer terbesar di Afghanistan pada awal bulan ini.
Serangan yang diklaim oleh kelompok radikal Islamic State-Khorasan (IS-K atau ISIS-K) itu dilaporkan menewaskan sedikitnya 19 orang.
Mukhlis yang dikenal sebagai salah satu anggota jaringan garis keras Haqqani dan seorang perwira di pasukan khusus Korps Badri, disebut 'mati syahid' setelah bergegas ke lokasi serangan pada Selasa (2/11) lalu. Dia menjadi tokoh Taliban paling senior yang terbunuh sejak kelompok itu menguasai Kabul.
Simak video 'Rumah Sakit Militer di Kabul Diserang Bom, 19 Orang Tewas':
Taliban mengambil alih kekuasaan di Afghanistan sejak 15 Agustus lalu, namun menghadapi perjuangan berat dalam janji mereka memulihkan ketertiban dan keamanan setelah perang menyelimuti negara itu selama bertahun-tahun.
ISIS-K yang merupakan rival Taliban, melakukan serentetan serangan mematikan di berbagai wilayah Afghanistan. ISIS-K diketahui telah mengklaim empat serangan massal sejak Taliban berkuasa kembali di Afghanistan, termasuk ledakan bom bunuh diri yang menargetkan masjid Muslim Syiah.
Sementara itu, perekonomian negara itu semakin jatuh ke dalam krisis. Muncul seruan internasional agar Taliban berunding dengan para pemain politik lainnya untuk membentuk pemerintahan inklusif, yang menyertakan minoritas dan perempuan, meskipun kemajuan substantif sejauh ini belum terwujud.
