.webp)
Pemerintah Amerika Serikat (AS) menghentikan sementara bantuan sebesar US$ 700 juta (Rp 9,9 triliun) untuk Sudan setelah militer melancarkan kudeta dan mengambil alih kekuasaan. Otoritas AS menyerukan pemulihan segera pemerintahan sipil di negara tersebut.
"Pemerintah transisi yang dipimpin sipil harus segera dipulihkan dan mewakili kehendak rakyat," cetus juru bicara Departemen Luar Negeri AS, Ned Price, kepada wartawan seperti dilansir AFP, Selasa (26/10/2021).
"Menyoroti perkembangan ini, Amerika Serikat menghentikan bantuan," imbuhnya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dijelaskan Price bahwa penghentian ini terkait paket bantuan ekonomi sebesar US$ 700 juta yang bertujuan membantu transisi demokrasi Sudan yang berlangsung sejak lengsernya diktator Presiden Omar al-Bashir pada April 2019.
"Kami menghentikan sementara jumlah penuh tersebut," sebutnya.
"Kami sangat mendukung rakyat Sudan. Rakyat Sudan telah memperjelas aspirasi mereka untuk kelanjutan trasisi menuju demokrasi dan kami akan terus mendukung itu termasuk, jika dibutuhkan, dengan meminta pertanggungjawaban pihak-pihak yang bertanggung jawab atas tindakan anti-demokrasi ini," tegasnya.
Price juga memperingatkan militer Sudan untuk 'menahan diri dari setiap tindak kekerasan terhadap demonstran' setelah tiga orang dilaporkan tewas dalam penindakan demonstran yang menentang pengambilalihan kekuasaan oleh militer itu.
Tonton Video: Perdana Menteri Ditangkap Militer dalam Kudeta, Sudan Memanas!
Sebelumnya, jenderal militer tertinggi Sudan, Jenderal Abdel Fattah al-Burhan, mengumumkan penetapan situasi darurat setelah tentaranya menahan para pemimpin sipil termasuk Perdana Menteri (PM) Abdalla Hamdok.
Kementerian Informasi Sudan menyebut langkah militer itu sebagai 'kudeta'.
Jenderal Burhan juga membubarkan pemerintah yang memimpin transisi demokrasi di Sudan serta mengumumkan pembentukan pemerintahan baru.
