Jenderal tertinggi militer Sudan mengumumkan penetapan situasi darurat setelah tentara menahan para pemimpin sipil termasuk Perdana Menteri (PM) Abdalla Hamdok dalam apa yang disebut Kementerian Informasi sebagai 'kudeta'.
Sang jenderal juga membubarkan pemerintah yang memimpin transisi demokrasi di Sudan serta mengumumkan pembentukan pemerintahan baru. Demikian seperti dilansir AFP, Senin (25/10/2021).
Jenderal Abdel Fattah al-Burhan yang memimpin militer Sudan menyampaikan pengumuman itu dalam pidato yang disiarkan televisi lokal setelah anak buahnya menahan tokoh-tokoh penting pemerintahan yang memimpin transisi demokrasi sejak lengsernya Presiden Omar al-Bashir pada April 2019.
"Untuk memperbaiki arah revolusi, kami memutuskan untuk mendeklarasikan situasi darurat secara nasional... membubarkan dewan kedaulatan transisi, dan membubarkan kabinet," ucap Jenderal Burhan dalam pidatonya.
Pengumuman ini disampaikan saat bentrokan pecah di ibu kota Khartoum, dengan tentara melepaskan tembakan peluru tajam ke arah orang-orang yang berunjuk rasa di jalanan usai perebutan kekuasaan terjadi.
Bentrokan sebagian besar berpusat di luar markas militer Sudan di Khartoum beberapa jam setelah tentara negara itu menahan PM Hamdok, para menteri dalam pemerintahannya dan anggota sipil dari dewan penguasa Sudan.
Kementerian Informasi Sudan dalam pernyataan via Facebook menyebut para pemimpin sipil ditahan setelah 'menolak untuk mendukung kudeta'.
Lihat juga video 'Pemerintah Sudan Klaim Gagalkan Upaya Kudeta Militer':
(nvc/idh)