Kantor Perdana Menteri (PM) Sudan, Abdalla Hamdok, menyerukan para demonstran untuk turun ke jalanan setelah pasukan militer menahan para pemimpin sipil senior, termasuk sang PM. Kementerian Informasi Sudan dan para aktivis setempat menyebut tindakan militer itu sebagai 'kudeta'.
"Kami menyerukan rakyat Sudan untuk memprotes dengan semua cara damai yang mungkin dilakukan... untuk merebut kembali revolusi dari para pencuri," demikian pernyataan kantor PM Hamdok, seperti dilansir AFP, Senin (25/10/2021).
Hamdok sendiri ditahan oleh pasukan militer Sudan pada Senin (25/10) waktu setempat. Sejumlah menteri dan pejabat senior dari pemerintahan transisi juga ikut ditahan oleh militer.
Penahanan ini terjadi ketika ketegangan memuncak antara militer dan tokoh sipil yang berbagi kekuasaan sejak Agustus 2019 setelah penggulingan Presiden Omar Al-Bashir beberapa bulan sebelumnya.
Kementerian Informasi Sudan mengatakan bahwa layanan internet di seluruh negeri terputus dan ruas jalan utama serta jembatan yang menghubungkan dengan ibu kota Khartoum ditutup.
Puluhan demonstran membakar ban mobil saat mereka berkumpul di jalanan ibu kota ketika melakukan protes terhadap aksi penahanan tersebut.
"Anggota sipil dari dewan kedaulatan transisi dan sejumlah menteri dari pemerintah transisi telah ditahan oleh pasukan militer gabungan," kata Kementerian Informasi Sudan dalam sebuah pernyataan di Facebook.
(nvc/ita)