Pasukan militer Sudan melakukan penangkapan para pejabat senior yang menjadi anggota sipil dewan penguasa Sudan dan menteri-menteri di pemerintahan transisi. Perdana Menteri (PM) Sudan Abdalla Hamdok ikut ditahan dalam apa yang disebut para aktivis sebagai "kudeta" tersebut.
Dilansir dari kantor berita AFP, Senin (25/10/2021), penahanan tersebut terjadi ketika ketegangan memuncak antara militer dan tokoh sipil yang berbagi kekuasaan sejak Agustus 2019 setelah penggulingan Presiden Omar Al-Bashir beberapa bulan sebelumnya.
Kementerian Informasi Sudan mengatakan bahwa layanan internet di seluruh negeri terputus dan jalan utama serta jembatan yang menghubungkan dengan ibu kota Khartoum ditutup.
Puluhan demonstran membakar ban mobil saat mereka berkumpul di jalanan ibu kota ketika melakukan protes terhadap aksi penahanan tersebut.
"Anggota sipil dari dewan kedaulatan transisi dan sejumlah menteri dari pemerintah transisi telah ditahan oleh pasukan militer gabungan," kata Kementerian Informasi Sudan dalam sebuah pernyataan di Facebook.
"Mereka telah dibawa ke lokasi yang tidak diketahui," imbuh kementerian.
Asosiasi Profesional Sudan, sebuah kelompok serikat pekerja yang menjadi pemimpin kunci dalam protes anti-Bashir tahun 2019, mengecam penahanan itu dengan menyebutnya sebagai "kudeta militer" dan mendesak para demonstran "untuk melawan dengan keras".
