Pasukan Militer Sudan Tangkap Perdana Menteri dan Para Pejabat

Mutia Safira - detikNews
Senin, 25 Okt 2021 15:01 WIB
FILE - In this Wednesday, Aug. 21, 2019 file photo, Sudans Prime Minister Abdalla Hamdok speaks during a news conference in Khartoum, Sudan. President Donald Trump on Monday, Oct. 19, 2020 said Sudan will be removed from the U.S. list of state sponsors of terrorism if it follows through on its pledge to pay $335 million to American terror victims and families. Sudan is on a fragile path to democracy after a popular uprising last year led the military to overthrow autocratic leader Omar al-Bashir in April 2019. A military-civilian government now rules the country, with elections possible in late 2022. (AP Photo, File)
Perdana Menteri Sudan Abdalla Hamdok (Foto: AP Photo, File)
Jakarta -

Pasukan militer Sudan melakukan penangkapan para pejabat senior yang menjadi anggota sipil dewan penguasa Sudan dan menteri-menteri di pemerintahan transisi. Perdana Menteri (PM) Sudan Abdalla Hamdok ikut ditahan dalam apa yang disebut para aktivis sebagai "kudeta" tersebut.

Dilansir dari kantor berita AFP, Senin (25/10/2021), penahanan tersebut terjadi ketika ketegangan memuncak antara militer dan tokoh sipil yang berbagi kekuasaan sejak Agustus 2019 setelah penggulingan Presiden Omar Al-Bashir beberapa bulan sebelumnya.

Kementerian Informasi Sudan mengatakan bahwa layanan internet di seluruh negeri terputus dan jalan utama serta jembatan yang menghubungkan dengan ibu kota Khartoum ditutup.

Puluhan demonstran membakar ban mobil saat mereka berkumpul di jalanan ibu kota ketika melakukan protes terhadap aksi penahanan tersebut.

"Anggota sipil dari dewan kedaulatan transisi dan sejumlah menteri dari pemerintah transisi telah ditahan oleh pasukan militer gabungan," kata Kementerian Informasi Sudan dalam sebuah pernyataan di Facebook.

"Mereka telah dibawa ke lokasi yang tidak diketahui," imbuh kementerian.

Asosiasi Profesional Sudan, sebuah kelompok serikat pekerja yang menjadi pemimpin kunci dalam protes anti-Bashir tahun 2019, mengecam penahanan itu dengan menyebutnya sebagai "kudeta militer" dan mendesak para demonstran "untuk melawan dengan keras".