.webp)
Otoritas Palestina mengecam Israel karena menyetujui tender untuk pembangunan permukiman baru bagi warganya di wilayah Tepi Barat. Lebih dari 1.355 unit permukiman baru direncanakan akan dibangun di wilayah pendudukan itu.
Seperti dilansir Xinhua News Agency, Senin (25/10/2021), kecaman itu disampaikan oleh Kementerian Luar Negeri Palestina yang menyebut 'meloloskan tender untuk membangun lebih dari 1.355 unit permukiman merupakan kegigihan resmi Israel untuk tetap membangun permukiman di wilayah Palestina'.
Kementerian Luar Negeri Palestina juga mengutuk pembangunan permukiman Yahudi yang terus berlanjut di Tepi Barat dan Yerusalem Timur.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Pengabaian terang-terangan terhadap posisi internasional dan AS (Amerika Serikat) yang menolak permukiman," sebut pernyataan Kementerian Luar Negeri Palestina.
Lebih lanjut, Kementerian Luar Negeri Palestina memperingatkan dampak 'proyek permukiman yang memicu petaka terhadap peluang mencapai perdamaian dengan didasarkan pada prinsip solusi dua negara'.
Pernyataan itu menegaskan agar pemerintah Israel bertanggung jawab sepenuhnya. "Bertanggung jawab penuh dan secara langsung atas konsekuensi dari keputusannya yang melanggar semua garis merah," cetus Kementerian Luar Negeri Palestina terhadap otoritas Israel.
Pada Minggu (24/10) waktu setempat, media-media Israel melaporkan bahwa pemerintah Israel merilis tender untuk pembangunan sekitar 1.355 unit rumah baru di area permukiman yang sudah ada di wilayah Tepi Barat.
Lihat juga video 'Bertemu Kamala Harris, Israel Bicara soal Hak Hidup Warga Palestina-Nuklir Iran':
Sementara itu, Israel pada Minggu (24/10) waktu setempat, menegaskan bahwa rencana AS membuka kembali misi diplomatik untuk Palestina di Yerusalem tidak akan bisa terwujud.
Penegasan itu disampaikan setelah Menteri Luar Negeri AS, Antony Blinken, bulan ini menyatakan rencana Washington untuk membuka kembali Konsulat AS di Yerusalem sebagai bagian dari upaya untuk memperbaiki hubungan Palestina.
Seperti diketahui bersama, Konsulat AS di Yerusalem dimasukkan ke dalam bagian Kantor Kedutaan Besar AS untuk Israel sejak 2018. Saat itu Kedutaan Besar AS dipindahkan oleh pemerintahan mantan Presiden Donald Trump dari Tel Aviv ke Yerusalem. Pemindahan itu dipuji oleh Israel dan dikutuk oleh Palestina.
Israel menganggap seluruh Yerusalem sebagai ibu kota yang tidak terbagi dan mengatakan tidak akan setuju untuk membuka kembali konsulat untuk Palestina. Sementara, orang-orang Palestina menginginkan bagian Timur kota Yerusalem sebagai bagian dari negara mereka di masa depan.
