Otoritas Israel menetapkan enam kelompok masyarakat sipil Palestina sebagai organisasi teroris dan menuduh mereka menyalurkan sumbangan kepada militan-militan. Penetapan itu menuai kecaman berbagai pihak, mulai dari Otoritas Palestina, kelompok pemantau HAM hingga Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB).
Seperti dilansir Reuters dan AFP, Sabtu (23/10/2021), Kementerian Pertahanan Israel menyatakan enam kelompok itu memiliki keterkaitan dengan Front Populer untuk Pembebasan Palestina (PLFP), faksi sayap kiri dengan sayap bersenjata yang melancarkan serangan-serangan bersenjata terhadap warga Israel.
Enam kelompok sipil yang ditetapkan sebagai organisasi teroris oleh Israel itu terdiri atas Komisi Persatuan Wanita Palestina (UPWC), Pusat Penelitian dan Pengembangan Bisan, Addameer, Al-Haq, Pertahanan untuk Anak Internasional - Palestina (DCI-P) dan Komisi Persatuan Kerja Pertanian (UAWC).
Kementerian Pertahanan Israel menuduh keenam kelompok itu bekerja secara diam-diam dengan PFLP, yang mempelopori pembajakan pesawat tahun 1970-an untuk menyoroti isu Palestina dan masuk daftar hitam di beberapa negara Barat.
"Organisasi-organisasi yang ditetapkan itu menerima sejumlah besar uang dari negara-negara Eropa dan organisasi internasional, menggunakan berbagai pemalsuan dan penipuan," sebut Kementerian Pertahanan Israel.
Disebutkan juga bahwa keenam kelompok sipil Palestina itu 'merupakan jaringan organisasi yang secara aktif menyamar di hadapan internasional atas nama PFLP untuk mendukung aktivitasnya dan mewujudkan tujuannya'.
Dengan menetapkan keenam kelompok itu sebagai organisasi teroris, otoritas Israel memiliki hak untuk menutup kantor-kantor kelompok sipil itu, menyita aset mereka dan menangkap staf mereka di Tepi Barat.
