.webp)
Junta militer Myanmar yang kini berkuasa di negara itu menegaskan tidak melarang utusan khusus ASEAN untuk berkunjung, namun tidak akan mengizinkan utusan khusus itu bertemu dengan Aung San Suu Kyi, pemimpin sipil Myanmar yang kini ditahan karena dia didakwa melakukan kejahatan.
Seperti dilansir Reuters, Kamis (14/10/2021), penegasan itu disampaikan juru bicara junta militer Myanmar, Zaw Min Tun, saat meningkatnya tekanan internasional terhadap junta Myanmar terkait penerapan rencana lima poin perdamaian yang disetujui Jenderal Min Aung Hlaing dengan ASEAN pada April lalu.
Dalam pernyataannya, Zaw Min Tun juga menyebut penundaan Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) dalam menyetujui Duta Besar junta Myanmar untuk PBB bermotif politik.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dia menyerukan agar PBB dan negara-negara lainnya juga organisasi-organisasi lainnya 'seharusnya menghindari standar ganda ketika mereka terlibat dalam urusan internasional'.
Myanmar mengalami kelumpuhan politik dan ekonomi sejak kudeta militer terjadi pada 1 Februari, yang memicu amarah dan aksi protes warga sipil. Beberapa warga sipil bahkan membentuk milisi untuk menantang junta militer Myanmar.
Dalam pernyataannya pekan lalu, Utusan Khusus ASEAN, Erywan Yusof, menyebut tidak adanya reaksi junta Myanmar terhadap rencana ASEAN 'sama saja dengan kemunduran' dan beberapa negara anggota melakukan diskusi mendalam terkait rencana mengecualikan Min Aung Hlaing dari KTT ASEAN bulan ini.
Awal pekan ini, Erywan mengatakan bahwa pihaknya sedang berkonsultasi dengan partai-partai di Myanmar, tidak memihak atau mengambil posisi politik dan mengharapkan bisa berkunjung ke negara itu.
Zaw Min Tun dalam pernyataannya menegaskan bahwa sistem peradilan Myanmar yang adil dan independen, akan menangani kasus Suu Kyi sebagaimana mestinya. Ditambahkan juga bahwa kepala kehakiman Myanmar ditunjuk oleh pemerintahan sebelumnya.
