.webp)
Seorang anak Menteri Dalam Negeri Junior India ditangkap terkait kematian empat petani yang sedang berunjuk rasa di Uttar Pradesh pekan lalu. Anak menteri India itu dituduh menabrak keempat petani itu dengan kendaraannya hingga tewas.
Seperti dilansir Reuters, Senin (11/10/2021), para petani yang tewas dalam insiden pada 3 Oktober lalu di Uttar Pradesh itu tengah ikut unjuk rasa memprotes undang-undang pertanian yang mengurangi jaminan harga minimum untuk panen pertanian mereka mereka.
Ashish Mishra yang merupakan anak laki-laki dari Menteri Dalam Negeri Junior India, Ajay Mishra Teni, ditangkap polisi pada Sabtu (9/10) malam waktu setempat, setelah diinterogasi selama lebih dari 10 jam. Mishra sebelumnya tidak memenuhi panggilan polisi pada Jumat (8/10) waktu setempat.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kami menahan Ashish Mishra. Dia tidak bekerja sama dalam penyelidikan," ucap Wakil Inspektur Jenderal Upendra Agarwal yang memimpin penyelidikan kepolisian setempat.
Pengacara maupun ayah Mishra tidak dapat dihubungi untuk dimintai komentar.
Kesaksian para petani yang ada di lokasi menyebut bahwa mobil yang menabrak para demonstran petani dimiliki oleh anak dari Menteri Dalam Negeri Junior.
Sang ayah, Teni, telah menyatakan bahwa saat itu putranya tidak berada di lokasi kejadian. Dia menyatakan bahwa mobil yang dikemudikan 'sopir kami' kehilangan kendali dan menabrak para petani, setelah oknum-oknum melempari mobil itu dengan batu dan menyerang dengan tongkat maupun pedang.
Insiden tersebut memicu protes lanjutan yang menewaskan orang lainnya, termasuk seorang jurnalis lokal.
Puluhan ribu petani telah berkemah selama berbulan-bulan di jalan raya utama menuju ibu kota New Delhi untuk menentang tiga undang-undang sekaligus. Para petani menyebut undang-undang itu akan mengikis mekanisme lama yang memberi petani jaminan harga minimum untuk beras dan gandum mereka.
Sementara itu, pemerintah India mengatakan undang-undang itu akan membantu petani mendapatkan harga yang lebih baik.
Unjuk rasa itu telah mendapatkan momentum di Uttar Pradesh menjelang pemilihan dewan negara bagian setempat, tahun depan, dengan sekelompok petani berpengaruh bisa memberi tekanan pada pemerintahan Perdana Menteri (PM) Narendra Modi untuk membatalkan undang-undang tersebut.
