Pemerintah Ethiopia mengatakan bahwa pihaknya akan mengusir tujuh pejabat senior Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) karena "campur tangan" dalam urusan negara tersebut. Pengusiran ini meningkatkan kekhawatiran atas respons kemanusiaan di wilayah Tigray yang dilanda perang dan terancam kelaparan.
Seperti dilansir kantor berita AFP, Jumat (1/10/2021), Sekretaris Jenderal (Sekjen) PBB Antonio Guterres mengatakan dia "terkejut" dengan keputusan itu. Dia menyatakan kepercayaan penuh pada stafnya di Ethiopia dan mengatakan PBB berharap para pejabat itu akan diizinkan untuk kembali.
Menurut para diplomat, pertemuan darurat Dewan Keamanan PBB akan diadakan secara tertutup pada Jumat (1/10) siang waktu setempat untuk membahas masalah tersebut.
Gedung Putih mengutuk keras pengusiran pejabat PBB. Sekretaris Pers Gedung Putih Jen Psaki menyebutnya sebagai "tindakan yang belum pernah terjadi sebelumnya untuk mengusir kepemimpinan semua organisasi PBB yang terlibat dalam operasi kemanusiaan yang sedang berlangsung".
Pengusiran itu, diumumkan oleh Kementerian Luar Negeri Ethiopia pada Kamis (30/9) waktu setempat, yang terjadi ketika negara terpadat kedua di Afrika itu mengadakan pemilihan untuk puluhan kursi parlemen federal, putaran terakhir pemungutan suara sebelum Perdana Menteri Abiy Ahmed membentuk pemerintahan baru minggu depan.
Tujuh pejabat PBB, termasuk kepala lokal badan anak-anak PBB UNICEF dan kantor koordinasi kemanusiaannya, telah dinyatakan "persona non grata" karena "campur tangan dalam urusan internal negara", kata kementerian itu dalam sebuah pernyataan yang diterbitkan di situs resminya di laman Facebook.
"Menurut surat yang ditujukan kepada masing-masing dari tujuh orang yang tercantum di bawah ini, semuanya harus meninggalkan wilayah Ethiopia dalam 72 jam ke depan," kata kementerian.
