.webp)
Sidang Majelis Umum PBB di New York akan berakhir Senin (27/9) ini tanpa pidato dari pihak-pihak yang berkuasa di Afghanistan dan Myanmar.
Seperti dilansir kantor berita AFP, Senin (27/9/2021), perwakilan PBB dari bekas pemerintah Afghanistan diperkirakan akan melontarkan kecaman pada Taliban dalam pidatonya di Sidang Umum PBB pada Senin ini.
Sebelumnya, kelompok Taliban telah meminta menteri luar negerinya yang baru diizinkan untuk berbicara di forum tahunan PBB itu. Taliban menulis surat kepada Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres pekan lalu, meminta agar Amir Khan Muttaqi diizinkan untuk "berpartisipasi."
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Surat itu mencatat bahwa Ghulam Isaczai, duta besar Afghanistan untuk PBB di bawah pemerintahan Presiden Ashraf Ghani, yang digulingkan Taliban bulan lalu, "tidak lagi mewakili" Afghanistan di PBB.
Permohonan itu semula akan dibahas oleh sebuah komite yang mencakup Amerika Serikat, Rusia dan China, tetapi seorang pejabat PBB mengatakan kepada AFP bahwa pertemuan itu tidak terjadi.
Seorang diplomat mengatakan Taliban terlambat mengirim permintaan tersebut, membuka jalan bagi Isaczai, yang masih diakui PBB sebagai perwakilan Afghanistan, untuk berbicara. Jika dia mengambil kesempatan itu, dia bisa menuntut penguatan sanksi terhadap Taliban, seperti yang dia lakukan selama pertemuan Dewan Keamanan PBB pada 9 September lalu.
Selain Taliban, junta militer Myanmar yang saat ini berkuasa, juga tak akan berpidato di Sidang Umum PBB. Seorang diplomat tingkat tinggi PBB mengatakan kepada AFP bahwa "kesepakatan" telah dicapai antara Amerika Serikat, Rusia, dan China yang mencegah duta besar Myanmar untuk PBB - seorang pendukung gerakan demokrasi yang telah menolak perintah junta militer untuk berhenti - berbicara di Sidang Umum PBB.
Kyaw Moe Tun, yang dipilih oleh mantan pemimpin sipil Myanmar, Aung San Suu Kyi, didukung oleh masyarakat internasional dan telah mempertahankan kursinya di PBB setelah kudeta militer 1 Februari.
Pada bulan Mei, junta militer Myanmar menunjuk seorang mantan jenderal untuk menggantikannya, tetapi PBB belum menyetujui penunjukan tersebut.
