.webp)
Kondisi Tepi Barat kian panas antara Israel dan Palestina. Dalam insiden baru-baru ini, empat warga Palestina jadi korban.
Seperti dilansir AFP dan Reuters, Minggu (26/9/2021) Kementerian Kesehatan Palestina mengatakan insiden bermula dari bentrok antar Hamas dan Israel di daerah tersebut.
Dilaporkan seorang pria Palestina dari desa Borqin, barat Jenin telah ditembak dengan peluru tajam. Ia meninggal dengan luka tembakan setelah dibawa ke rumah sakit setempat. Sementara itu, tiga korban lainnya tewas di desa Biddu, Tepi Barat.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Perdana Menteri Israel Naftali Bennett mengkonfirmasi bahwa pasukannya melakukan operasi terhadap "teroris Hamas yang akan melakukan serangan teroris dalam waktu dekat". Dia tidak menyebutkan terkait korban jiwa akibat bentrok tersebut.
Para pejabat Israel telah lama menyuarakan keprihatinan bahwa Hamas, yang menjalankan Jalur Gaza, bermaksud untuk menguasai Tepi Barat dan menantang saingannya, Otoritas Palestina (PA) yang didukung Barat.
Media publik Israel, Kan, melaporkan bahwa tentara terlibat dalam baku tembak di Tepi Barat. Baku tembak pecah saat tentara bergerak untuk menangkap anggota Hamas.
Ultimatum Palestina untuk Israel
Di sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada Jumat (24/9) lalu, Presiden Palestina Mahmoud Abbas memberikan ultimatum kepada Israel untuk menarik diri dari wilayah pendudukan maksimal satu tahun kedepan. Jika tidak, Abbas menegaskan pihaknya tak akan lagi mengakui Israel, berdasarkan perbatasan pra-1967.
Awalnya Abbas menyerukan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PBB, Antonio Guterres, untuk 'menggelar konferensi perdamaian dunia'. Namun dia juga memberikan ultimatum untuk Israel.
"Kita harus menyatakan bahwa Israel, kekuatan pendudukan, memiliki satu tahun untuk menarik diri dari wilayah Palestina yang diduduki pada tahun 1967, termasuk Yerusalem Timur," tegas Abbas dalam ultimatumnya, seperti dilansir AFP.
Selanjutnya soal isi pidato Abbas di Sidang PBB
Abbas juga menyebut Palestina siap 'bekerja sepanjang tahun' untuk menyelesaikan status akhir negara Israel dan Palestina 'sesuai dengan resolusi PBB'.
"Jika ini tidak tercapai, mengapa mempertahankan pengakuan Israel berdasarkan perbatasan tahun 1967?" ucapnya.
Palestina juga akan membawanya ke Mahkamah Internasional 'mengenai masalah legalitas pendudukan tanah negara Palestina'. Hal ini lantaran proses perdamaian kedua pihal buntu selama bertahun-tahun.
Lebih lanjut, Abbas juga menuduh Israel melakukan praktik 'apartheid' dan 'pembersihan etnis'
"Jika otoritas pendudukan Israel terus terbenam dalam realita satu negara apartheid seperti yang terjadi saat ini, rakyat Palestina dan seluruh dunia tidak akan mentoleransi situasi semacam itu," tegas Abbas seperti dilansir Associated Press.
"Situasi di lapangan pasti akan memaksakan hak-hak politik yang setara dan penuh untuk semua orang di tanah bersejarah Palestina, dalam satu negara," imbuhnya.
Respon Israel Soal Ultimatum Palestina
Otoritas Israel merespon enteng ultimatum Abbas tersebut. Duta Besar Israel untuk PBB, Gilad Erdan, juga mengatakan ultimatum Abbas telah 'membuktikan sekali lagi bahwa dia tidak lagi relevan'.
"Mereka yang benar-benar mendukung perdamaian dan perundingan tidak mengancam dengan ultimatum khayalan dari platform PBB seperti yang dia lakukan dalam pidatonya," sebut Erdan dalam pernyataannya, merujuk pada Abbas.
Diketahui Israel mencaplok Tepi Barat, Yerusalem Timur dan Jalur Gaza -- wilayah yang diinginkan Palestina menjadi bagian negara mereka di masa depan -- dalam perang tahun 1967 dengan negara-negara Arab. Israel kemudian menganeksasi Yerusalem Timur dalam langkah yang tidak diakui secara internasional.
Tahun 2005, Israel menarik pasukannya dari Jalur Gaza. Kemudian kelompok Hamas memenangkan pemilu parlemen setahun kemudian dan merebut Gaza dari pasukan pemerintah Palestina dalam perebutan kekuasaan tahun 2007.
Selama bertahun-tahun, Israel memberikan berbagai tawaran yang disebut akan memberikan kemerdekaan kepada Palestina di sebagian besar wilayahnya. Namun Palestina yang selalu berada di posisi lebih lemah dalam perundingan, menyatakan setiap proposal Israel gagal memberikan status negara sepenuhnya dan tidak menyelesaikan masalah inti lainnya, seperti nasib pengungsi Palestina dan status Yerusalem.
