Amerika Serikat akan tetap membuka jalan bagi bantuan ke Afghanistan. Hal ini dilakukan di tengah kekhawatiran bahwa sanksi terhadap Taliban akan memperburuk krisis kemanusiaan yang berkelanjutan di negara konflik tersebut.
Pada Jumat (24/9), Departemen Keuangan AS mengatakan pihaknya mengeluarkan dua lisensi umum, satu mengizinkan pemerintah AS, LSM dan organisasi internasional tertentu, termasuk PBB, untuk terlibat dalam transaksi dengan Taliban atau Jaringan Haqqani untuk memberikan bantuan kemanusiaan di Afghanistan. Lisensi kedua yakni mengizinkan transaksi tertentu yang terkait dengan ekspor untuk bahan makanan, obat-obatan, dan barang-barang lainnya.
"Kami berkomitmen untuk memfasilitasi aliran bantuan kemanusiaan kepada rakyat Afghanistan dan kegiatan lain yang mendukung kebutuhan dasar manusia mereka," kata Andrea Gacki, direktur Kantor Pengawasan Aset Luar Negeri Departemen Keuangan AS, dalam pernyataanya, seperti dilansir Al Jazeera, Minggu (26/9/2021).
Dia menambahkan bahwa Amerika Serikat akan terus bekerja dengan lembaga keuangan, LSM, dan organisasi internasional untuk memudahkan aliran bahan-bahan pertanian, obat-obatan, dan sumber daya lainnya sambil menegakkan sanksi terhadap Taliban, Jaringan Haqqani, dan kelompok lainnya.
Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mengatakan bahwa Afghanistan berada di "ambang bencana kemanusiaan yang dramatis" dan telah memutuskan untuk terlibat dengan Taliban untuk membantu rakyat di negara itu.
Meski bantuan akan terus digelontorkan, pemerintahan Presiden AS Joe Biden masih akan menjatuhkan sanksi terhadap Taliban. Sanksi tersebut antara lain dengan membekukan aset apa pun yang dimiliki Taliban di AS dan melarang orang Amerika berurusan dengan kelompok itu, termasuk kontribusi dana, barang, atau jasa.
"Kami belum mengurangi tekanan sanksi terhadap para pemimpin Taliban atau pembatasan signifikan pada akses mereka ke sistem keuangan internasional," kata juru bicara Departemen Keuangan AS.
Simak juga 'Muncul Sejumlah Masalah Pengungsi Afghanistan di AS':
