Saat diwawancarai Bünyamin Tekin dari Turkish Minute, Johan Vande Lanotte, seorang profesor hukum di Universitas Ghent yang mengoordinasikan inisiatif tersebut, mengatakan ketidakefektifan metode konvensional untuk menilai pelanggaran hak di Turki membuat mereka memunculkan ide untuk mendirikan sebuah pengadilan.
Lanotte mengatakan keputusan badan-badan PBB, lembaga-lembaga Uni Eropa dan putusan Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa tidak menghasilkan perubahan positif sehubungan dengan perilaku otoritas Turki.
"Kami telah memeriksa pengadilan rakyat yang terjadi di masa lalu," kata Lanotte. "Biasanya, hakim di pengadilan itu adalah aktivis yang sudah terlibat dalam masalah yang akan mereka putuskan."
Lanotte, yang sendiri mempresentasikan laporan di hadapan para hakim, mengatakan sikap kritis para hakim membantu inisiatif lebih memahami kelemahan pekerjaan pelapor.
Untuk diketahui, Turki telah mengalami krisis HAM dalam beberapa tahun terakhir. Presiden Recep Tayyip Erdogan, dengan tujuan mengkonsolidasikan pemerintahannya sendiri, dituduh telah secara sistematis merusak pilar-pilar fundamental demokrasi Turki.
(rdp/fas)
