Hakim Turkey Tribunal Nilai Ada Kejahatan Kemanusiaan di Turki

Para hakim Pengadilan Turki (Turkey Tribunal) mengumumkan putusan mereka atas pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di Turki. Hakim menyatakan bahwa ada penyiksaan hingga penculikan yang dilakukan oleh pejabat negara Turki sejak Juli 2016 yang dianggap sebagai kejahatan kemanusiaan.

Seperti dikutip dari laman lembaga HAM, Stockholm Center for Freedom, Sabtu (25/9/2021), Turkey Tribunal, yang dibentuk di bawah inisiatif firma hukum yang berbasis di Belgia Van Steenbrugge Advocaten (VSA), digelar di Jenewa, Swiss antara tanggal 21 dan 25 September 2021.

Hakim ketua Françoise Barones Tulkens menyatakan bahwa pendapat tersebut tidak mengikat secara hukum tetapi dapat berfungsi sebagai sumber. Pendapat dengan otoritas moral ini dapat meningkatkan kesadaran atas kasus ini.

Tulkens mengatakan pengadilan menerima laporan yang kredibel tentang penyiksaan. Dia menambahkan bahwa kasus penculikan di hadapan hakim sama dengan penghilangan paksa.

Tulkens juga mengatakan pengadilan mencatat para jurnalis yang dipenjara dan kekerasan fisik dan mental yang berulang terhadap anggota pers. Pengadilan menyimpulkan pelanggaran HAM di Turki yang dilakukan oleh pemerintahan Presiden Recep Tayyip Erdogan membuatnya tidak memenuhi kewajibannya di bawah hukum internasional.

Dengan memperhatikan bahwa impunitas para pelaku pelanggaran hak adalah praktik yang mengakar dalam sistem peradilan pidana, pengadilan menggarisbawahi bahwa para korban pelanggaran hak dibiarkan trauma oleh kurangnya akses ke keadilan.

Majelis hakim tribunal termasuk tokoh-tokoh terkemuka seperti Prof. Em. Dr. Françoise Barones Tulkens, mantan wakil ketua Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa (ECtHR); Hakim Dr. Johann van der Westhuizen, mantan hakim Mahkamah Konstitusi Afrika Selatan; dan Prof.Em. Dr. Giorgio Malinverni dan Prof. Dr. Ledi Bianku yang menjabat sebagai juri ECtHR.

Majelis hakim mendengarkan keterangan saksi-saksi yang menjadi korban pelanggaran HAM.

Selama sesi pengadilan minggu ini, hakim mendengar Mehmet Alp, seorang guru yang berulang kali diculik dan disiksa oleh pasukan keamanan Turki; Erhan Doğan, guru lain yang disiksa dalam tahanan polisi; Mustafa zben, diculik oleh intelijen Turki; Eren Keskin, seorang aktivis hak asasi manusia yang ditangkap dan dipenjarakan karena pembelaannya; dan Mesut Kaçmaz, yang diculik oleh intelijen Turki.

Para hakim juga mendengar Tülay Açıkkollu, janda dari Gökhan Açıkkollu, seorang guru sejarah berusia 42 tahun yang meninggal setelah 13 hari disiksa dan dianiaya dalam tahanan polisi pada tahun 2016; Ercan Kurkut, saudara laki-laki Kemal Kurkut, seorang mahasiswa Kurdi berusia 23 tahun yang dibunuh oleh petugas polisi Turki pada tahun 2017; dan Sezin Uçar, pengacara Gökhan Güneş, yang diculik oleh orang-orang yang mengidentifikasi diri mereka sebagai petugas polisi pada Januari tahun ini.

Wartawan yang tinggal di pengasingan Cevheri Güven dan Meltem Oktay, perancang busana yang blak-blakan Barbaros ansal, politisi Kurdi Faysal Sarıyıldız, mantan jaksa Hasan Dursun dan mantan hakim Süleyman Bozoğlu juga di antara para saksi.

Beberapa pakar dan organisasi hak asasi manusia terkemuka memberikan laporan kepada Pengadilan Turki. Kelompok ini terdiri dari Eric Sottas (Swiss), mantan sekretaris jenderal Organisasi Dunia Menentang Penyiksaan (bekerja sama dengan Prof. Dr. Johan Vande Lanotte); Yves Haeck (Belgia), profesor di Universitas Ghent dan Emre Turkut (Turki); Kolektif Pengacara (Turki); Asosiasi Pengacara Ankara (Turki) dan Johan Heymans, seorang pengacara hak asasi manusia; dan Philippe Leruth (Belgia), mantan presiden Federasi Jurnalis Internasional.

Di antara para pengamat pengadilan adalah Marie Arena, seorang politikus Belgia dan ketua Subkomite Parlemen Eropa untuk Hak Asasi Manusia; Kathleen Van Bremp, politisi Belgia lainnya dan Anggota Parlemen Eropa (MEP); dan Filipe Marques, presiden Hakim Eropa untuk Demokrasi dan Kebebasan (MEDEL).

Kendati demikian, Pemerintah Turki tidak menggunakan kesempatan yang diberikan Turkey Tribunal untuk memberikan jawaban.

Saat diwawancarai Bünyamin Tekin dari Turkish Minute, Johan Vande Lanotte, seorang profesor hukum di Universitas Ghent yang mengoordinasikan inisiatif tersebut, mengatakan ketidakefektifan metode konvensional untuk menilai pelanggaran hak di Turki membuat mereka memunculkan ide untuk mendirikan sebuah pengadilan.

Lanotte mengatakan keputusan badan-badan PBB, lembaga-lembaga Uni Eropa dan putusan Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa tidak menghasilkan perubahan positif sehubungan dengan perilaku otoritas Turki.

"Kami telah memeriksa pengadilan rakyat yang terjadi di masa lalu," kata Lanotte. "Biasanya, hakim di pengadilan itu adalah aktivis yang sudah terlibat dalam masalah yang akan mereka putuskan."

Lanotte, yang sendiri mempresentasikan laporan di hadapan para hakim, mengatakan sikap kritis para hakim membantu inisiatif lebih memahami kelemahan pekerjaan pelapor.

Untuk diketahui, Turki telah mengalami krisis HAM dalam beberapa tahun terakhir. Presiden Recep Tayyip Erdogan, dengan tujuan mengkonsolidasikan pemerintahannya sendiri, dituduh telah secara sistematis merusak pilar-pilar fundamental demokrasi Turki.