.webp)
Seorang aktivis hak-hak wanita asal Afghanistan, Sonita Alizadeh, memiliki pesan khusus untuk para pemimpin dunia saat berbicara dalam forum Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Alizadeh mengingatkan agar para pemimpin dunia tidak mudah dibodohi oleh Taliban yang kini berkuasa di Afghanistan.
Seperti dilansir Reuters, Rabu (22/9/2021), Alizadeh yang juga seorang rapper ini melarikan diri dari Afghanistan bersama keluarganya saat Taliban masih berkuasa dua dekade lalu. Pada saat itu, perempuan Afghanistan tidak bisa bekerja, harus mengenakan burqa dan anak perempuan tidak boleh bersekolah.
Berbicara dalam acara virtual di sela-sela Sidang Majelis Umum PBB pada Selasa (21/9) waktu setempat, Alizadeh mendesak para pemimpin dunia untuk membela hak-hak perempuan Afghanistan saat Taliban kembali berkuasa.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Apa yang tersisa dari rakyat kita? Dan apa yang akan tersisa dari pencapaian selama 20 tahun? Jangan dibodohi oleh topeng yang ditunjukkan Taliban dalam berita-berita," cetus Alizadeh.
"Kita tidak punya waktu," imbuhnya.
Dia mendorong komunitas internasional untuk tidak mengakui Taliban, menjamin hak-hak wanita dan anak, memastikan akses internet untuk rakyat Afghanistan, menyertakan lebih banyak warga Afghanistan dalam pembuatan keputusan dan memperbolehkan anak perempuan bersekolah.
"Sepertinya kita semua tahu apa yang harus dilakukan. Tapi pertanyaannya adalah, siapa yang akan mengambil tindakan hari ini?" ucap Alizadeh.
Simak juga 'Taliban Bakal Isi Kabinet Pemerintahan dengan Perempuan':
Taliban sebelumnya menyatakan akan berubah dan tidak sama saat berkuasa tahun 1996-2001 silam, saat mereka melarang wanita keluar rumah tanpa didampingi kerabat laki-laki. Namun keraguan muncul terkait apakah Taliban akan benar-benar berubah, terutama setelah pekan lalu, Taliban mengumumkan akan membuka sekolah menengah untuk siswa laki-laki, tanpa siswa perempuan.
"Ada ketakutan nyata dan gamblang di antara wanita Afghanistan untuk kembalinya penindasan wanita dan anak perempuan secara brutal dan sistemik dari Taliban seperti tahun 90-an," sebut kepala HAM PBB, Michelle Bachelet, dalam forum yang sama.
Bulan lalu, Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres, menyatakan bahwa keinginan Taliban untuk mendapatkan pengakuan internasional menjadi satu-satunya katrol global untuk menekan adanya pemerintahan inklusif dan dihormatinya hak-hak terutama hak wanita di Afghanistan.
