.webp)
Oposisi Rusia menuduh pemerintah melakukan kecurangan massal karena hasil pemilu parlemen menunjukkan Partai United Russia yang mendukung Presiden Vladimir Putin unggul dalam perolehan suara sementara.
Seperti dilansir AFP, Senin (20/9/2021), pemungutan suara selama tiga hari telah diakhiri pada Minggu (19/9) waktu setempat, menyusul penindakan keras terhadap para pengkritik Putin dan saat polling jelang pemilu yang menunjukkan popularitas Partai United Russia berada di level terendah dalam sejarah.
Namun hasil sementara menunjukkan Partai United Russia masih meraup mayoritas dua pertiga dalam majelis rendah State Duma, dengan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Dewan Partai United Rusia, Andrei Turchak, mengklaimnya sebagai 'kemenangan yang meyakinkan dan bersih'.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Turchak menuturkan kepada wartawan setempat bahwa partainya mendapatkan 120 kursi dari kategori partai dan 195 kursi kategori individu -- total 315 kursi dari 450 kursi Duma didapatkan Partai United Russia.
Peroleh kursi itu tergolong menurun jika dibandingkan sebelumnya saat Partai United Rusia meraup 334 kursi Duma. Kendati demikian, perolehan 315 kursi masih cukup bagi Partai United Russia untuk memuluskan legislasi utama termasuk perubahan Konstitusi Rusia.
Dengan 85 persen suara telah dihitung hingga Senin (20/9) pukul 07.00 GMT, Partai United Russia memimpin dengan 49,76 persen suara yang diikuti oleh Partai Komunis dengan 19,61 persen suara.
Angka itu berada di atas prediksi lembaga-lembaga survei yang memperkirakan Partai United Russia menang dengan perolehan sekitar 30 persen suara.
Sekutu-sekutu pengkritik Kremlin dan tokoh oposisi Rusia, Alexei Navalny, menyebut hasil pemilu itu aneh. Navalny diketahui kini mendekam di penjara karena melanggar ketentuan pembebasan bersyarat.
"Itu benar-benar sulit dipercaya. Saya ingat perasaan tahun 2011, ketika mereka mencuri pemilu. Hal yang sama terjadi saat ini," sebut juru bicara Navalny, Kira Yarmysh, dalam pernyataannya.
Tuduhan kecurangan pemilu yang luas tahun 2011 lalu memicu unjuk rasa besar-besaran yang dipimpin Navalny.
Sekutu-sekutu Navalny menuduh pemungutan suara diwarnai pemalsuan dalam skala besar, secara khusus merujuk pada penundaan berulang kali dalam merilis hasil pemilu untuk pemungutan suara elektronik di ibu kota Moskow yang didominasi oposisi pemerintah.
Menurut data komisi pemilu Rusia pada Minggu (19/9) waktu setempat, jumlah pemilih dalam pemilu parlemen tahun ini mencapai 45 persen.
Para pengkritik berargumen bahwa pemungutan suara online yang membatasi pemantau pemilu dan proses pemungutan suara yang disebar selama tiga hari -- langkah yang diklaim untuk mengurangi risiko penularan virus Corona -- justru memberikan peluang untuk kecurangan.
Pada Minggu (19/9) malam waktu setempat, pemantau pemilu independen, Golos -- yang dijuluki 'agen asing' oleh pemerintah Rusia -- mencatat lebih dari 4.900 laporan pelanggaran pemilu.
