.webp)
Pemerintah Amerika Serikat menyatakan prihatin atas susunan pemerintahan baru Afghanistan yang baru diumumkan Taliban. Namun, AS akan menilainya dengan tindakan Taliban, termasuk membiarkan warga Afghanistan pergi dengan bebas.
"Kami mencatat daftar nama yang diumumkan secara eksklusif terdiri dari individu yang menjadi anggota Taliban atau rekan dekat mereka dan tidak ada wanita. Kami juga prihatin dengan afiliasi dan rekam jejak beberapa individu," kata juru bicara Departemen Luar Negeri (Deplu) AS.
"Kami memahami bahwa Taliban telah menghadirkan ini sebagai kabinet sementara. Namun, kami akan menilai Taliban dengan tindakannya, bukan kata-katanya," imbuhnya seperti diberitakan kantor berita AFP, Rabu (8/9/2021).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Departemen Luar Negeri AS pun kembali menyampaikan seruan agar Taliban memberikan perjalanan yang aman bagi warga AS serta warga Afghanistan yang ingin pergi.
Taliban menunjuk Mullah Mohammad Hassan Akhund sebagai Plt Perdana Menteri mereka. Dia masuk dalam daftar sanksi PBB dan menjabat semasa rezim keras Taliban tahun 1996-2001.
Wakilnya adalah Mullah Abdul Ghani Baradar, salah satu pendiri Taliban yang dibebaskan oleh Pakistan di bawah tekanan AS untuk mengambil bagian dalam negosiasi penarikan pasukan AS dari Afghanistan.
Dan Menteri Dalam Negeri adalah Sirajuddin Haqqani, bagian dari jaringan Haqqani yang berafiliasi dengan Taliban, yang oleh pemerintah AS ditetapkan sebagai kelompok teroris, dan ada tawaran jutaan dolar AS untuk informasi yang mengarah pada penangkapannya.
Simak video 'Taliban Umumkan Kabinet Pemerintahan Afghanistan Sementara':
"Kami telah memperjelas harapan kami bahwa rakyat Afghanistan layak mendapatkan pemerintahan yang inklusif," kata juru bicara Deplu AS.
Taliban sebelumnya mengatakan bahwa mereka ingin membentuk pemerintahan yang inklusif. Namun, semua menteri kabinet yang diumumkan pada hari Selasa (7/9) adalah pimpinan Taliban yang sudah mapan, dan tidak ada satu pun perempuan yang dilibatkan.
Ketika ditanya mengapa tidak ada perempuan yang diberi jabatan, seorang tokoh senior Taliban mengatakan kepada BBC bahwa kabinet ini belum final.
