Pemerintah Israel menolak rencana pemerintahan Presiden Amerika Serikat (AS), Joe Biden, untuk membuka kembali Konsulat AS untuk Palestina di Yerusalem. Israel menyebut rencana itu sebagai 'ide buruk' dan dinilai bisa mendestabilisasi pemerintahan baru Perdana Menteri (PM) Naftali Bennett.
Seperti dilansir Reuters, Kamis (2/9/2021), pemerintahan AS sebelumnya di bawah mantan Presiden Donald Trump mengisyaratkan dukungan untuk klaim Israel atas Yerusalem sebagai ibu kota, dengan memindahkan Kedutaan Besar AS dari Tel Aviv ke Yerusalem.
Pemerintahan Trump kemudian meleburkan Konsulatnya di Yerusalem Barat ke dalam misi diplomatik tersebut. Itu menjadi salah satu dari beberapa langkah AS yang memicu kemarahan Palestina, yang menginginkan Yerusalem Timur sebagai ibu kota bagi negaranya di masa depan.
Biden berjanji untuk memulihkan hubungan dengan Palestina, mendukung solusi dua negara untuk konflik Palestina-Israel dan mewujudkan pembukaan kembali Konsulat AS di Yerusalem yang selama ini digunakan untuk mengakomodir warga Palestina. Konsulat itu ditutup sejak tahun 2019, dengan urusan Palestina ditangani oleh Kedutaan Besar AS.
"Kami berpikir itu ide yang buruk," cetus Menteri Luar Negeri Israel, Yair Lapid, dalam konferensi pers saat ditanya soal rencana pembukaan Konsulat AS di Yerusalem itu.
"Yerusalem adalah ibu kota Israel yang berdaulat dan Israel saja, dan oleh karena itu kami pikir itu bukan ide yang bagus," ucapnya.
"Kami tahu pemerintahan (Biden) memiliki cara berbeda melihat ini, tapi sejak itu terjadi di Israel, kami yakin mereka mendengarkan kami secara hati-hati," imbuh Lapid dalam pernyataannya.
(nvc/ita)