.webp)
Kelompok Taliban tengah bersiap mengumumkan pemerintahan baru di Afghanistan pada Kamis (2/9) waktu setempat, lebih dari dua pekan usai kelompok itu mengambil alih kekuasaan dan mengakhiri perang selama 20 tahun terakhir.
Seperti dilansir Reuters, Kamis (2/9/2021), salah satu pejabat Taliban, Amadullah Muttaqi, menuturkan via media sosial bahwa seremoni tengah dipersiapkan di Istana Kepresidenan di Kabul.
Sementara televisi swasta Afghanistan, Tolo, melaporkan bahwa pengumuman pemerintahan baru sudah dekat.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurut seorang petinggi senior Taliban kepada Reuters bulan lalu, pemimpin tertinggi Taliban, Haibatullah Akhundzada, akan memegang kekuasaan tertinggi atas sebuah dewan pemerintahan, dengan seorang presiden di bawahnya.
Legitimasi pemerintahan baru Afghanistan di mata donatur dan investor internasional akan menjadi penting bagi perekonomian negara itu, yang dinilai oleh analis akan kolaps usai Taliban kembali berkuasa.
Diketahui bahwa pemimpin tertinggi Taliban memiliki tiga deputi atau wakil, yakni Mawlavi Yaqoob yang merupakan anak mendiang pendiri Taliban, Mullah Omar, kemudian Sirajuddin Haqqani yang memimpin jaringan Haqqani yang berpengaruh, dan Abdul Ghani Baradar yang merupakan salah satu pendiri Taliban.
Dewan pemerintahan atau pemimpin menjadi cara Taliban menjalankan pemerintahan yang secara brutal menegakkan bentuk radikal hukum syariah dari tahun 1996 hingga digulingkan oleh pasukan asing pimpinan Amerika Serikat (AS) tahun 2001 lalu.
Simak juga video 'Taliban Terus Bujuk China Untuk Investasi di Afghanistan':
Sejak kembali berkuasa bulan lalu, Taliban berusaha menunjukkan wajah yang lebih moderat kepada dunia dan berjanji untuk melindungi hak asasi manusia (HAM) dan menahan diri untuk tidak membalas musuh-musuh lama.
Namun negara-negara Barat termasuk AS dan Uni Eropa meragukan janji Taliban, dengan menyatakan bahwa pengakuan resmi terhadap pemerintahan baru -- dan bantuan perekonomian yang mungkin diberikan -- akan bergantung pada tindakan yang dilakukan Taliban.
"Kami tidak akan menilai mereka dari kata-kata mereka, kami akan menilai mereka dari perbuatan mereka," tegas Wakil Menteri Luar Negeri AS, Victoria Nuland, dalam news briefing pada Rabu (1/9) waktu setempat.
"Jadi mereka memiliki banyak hal untuk dibuktikan berdasarkan rekam jejak mereka sendiri ... sekarang mereka juga memiliki banyak hal untuk dicapai, apakah mereka bisa memimpin Afghanistan, jauh, jauh berbeda daripada yang mereka lakukan terakhir kali mereka berkuasa," imbuhnya.
