.webp)
Presiden Rusia, Vladimir Putin, memerintahkan pemberian bantuan uang tunai untuk penegak hukum dan tentara saat dia mencari dukungan untuk pemilu parlemen bulan depan. Bantuan tunai ini diberikan saat popularitas Partai United Russia yang menaungi Putin, terpukul oleh kenaikan harga dan penurunan upah.
Seperti dilansir AFP, Selasa (31/8/2021), laporan portal informasi hukum Rusia menunjukkan Putin menandatangani dekrit yang memerintahkan pembayaran uang tunai satu kali sebesar 15.000 Ruble (Rp 2,9 juta) untuk anggota militer dan badan penegak hukum.
Disebutkan bahwa uang tunai itu akan dibayarkan pada September mendatang sebagai 'perlindungan sosial'.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Pemberian bantuan uang tunai ini menyusul pembayaran pensiun sebesar US$ 135 sebanyak satu kali, sebelum pemilu majelis rendah State Duma pada September.
Pemberian bantuan ini dilakukan saat otoritas Rusia berjuang membatasi inflasi, dengan Putin memerintahkan pemerintahannya beberapa kali sejak akhir tahun 2020 untuk mengambil langkah-langkah demi mengendalikan harga.
Angka popularitas Partai United Russia menurun dalam beberapa tahun terakhir setelah pemerintah meloloskan rencana pensiun kontroversial tahun 2018 dan perekonomian stagnan. Meski berkuasa, United Russia hanya meraup dukung 30 persen dalam polling VTsIOM -- turun 10 poin dari pemilu parlemen tahun 2016.
United Russia kini menguasai 75 persen kursi parlemen, dengan sisanya dipegang oleh berbagai partai lainnya.
Menjelang pemilu parlemen pada September mendatang, otoritas Rusia menindak tegas oposisi dan media independen.
Organisasi yang menaungi pemimpin oposisi Alexei Navalny yang dipenjara, ditetapkan sebagai 'ekstremis' dan dilarang di Rusia, dengan semua sekutunya melarikan diri.
Media-media independen terkemuka termasuk Meduza dan Dozhd TV ditetapkan sebagai 'agen asing' sementara media investigatif Proekt dinyatakan sebagai 'organisasi yang tidak diinginkan'.
