Lebih dari 100 Demonstran Didakwa Menghina Raja Thailand

Rita Uli Hutapea - detikNews
Selasa, 03 Agu 2021 17:16 WIB
ilustrasi penjara
ilustrasi (Foto: Andi Saputra)
Jakarta -

Lebih dari 100 pengunjuk rasa dilaporkan telah didakwa di bawah undang-undang penghinaan kerajaan Thailand sejak Juli 2020 lalu. Mereka didakwa menyusul aksi-aksi demonstrasi di seluruh kerajaan untuk menuntut reformasi monarki yang tak tergoyahkan.

Sebuah gerakan yang sebagian besar dipimpin oleh kaum muda dimulai musim panas lalu, didorong oleh ketidakpuasan pada pemerintahan Perdana Menteri Thailand Prayuth Chan-O-Cha. Prayuth yang merupakan mantan kepala militer, pertama kali berkuasa dalam kudeta pada tahun 2014.

Seperti diberitakan kantor berita AFP, Selasa (3/8/2021), setahun sejak unjuk rasa itu dimulai, 110 demonstran telah didakwa di bawah undang-undang lese majeste atas peran mereka dalam gerakan itu. Dalam aksinya, para demonstran menyerukan agar Prayuth mundur, menyusun ulang konstitusi yang disusun oleh militer, dan untuk reformasi kerajaan.

Pemimpin demo terkemuka Parit Chiwarak - lebih dikenal sebagai "Penguin" - memegang rekor sekitar 20 dakwaan, sementara setidaknya delapan pengunjuk rasa lainnya - semuanya berusia di bawah 18 tahun - juga menghadapi berbagai dakwaan.

Jika terbukti bersalah, mereka terancam hukuman tiga sampai 15 tahun penjara per dakwaan.

"Ini adalah hukum yang berat. Hukuman (untuk pencemaran nama baik kerajaan) bisa dibuat, tetapi harus masuk akal," kata pengacara Krisadang Nutcharut, yang mewakili para pengunjuk rasa tersebut dan memiliki sejarah menangani kasus lese majeste.

Penggunaan hukum lese majeste telah melambat sebelum tahun 2020, yang menurut Prayuth disebabkan oleh "rahmat" raja.