Tentara Kongo Ditangkap karena Tembak Mati Seorang Siswi

Lisye Sri Rahayu - detikNews
Minggu, 01 Agu 2021 23:47 WIB
A shot is fired by Canadas Zina Kocher as she competes in the Womens Biathlon 4x6 km Relay at the Laura Cross-Country Ski and Biathlon Center during the Sochi Winter Olympics on February 21, 2014, in Rosa Khutor, near Sochi.  AFP PHOTO / KIRILL KUDRYAVTSEV        (Photo credit should read KIRILL KUDRYAVTSEV/AFP/Getty Images)
Ilustrasi (Foto: AFP)
Kongo -

Enam orang tentara Kongo ditangkap atas penembakan seorang siswi di sebuah pos pemeriksaan militer di bagian timur Kongo. Selain ditembak, korban juga sempat dipukuli.

Dilansir AFP, Minggu (1/8/2021) pemerintah negara Afrika tengah itu telah menempatkan Kivu Utara dan Ituri dalam keadaan terkepung sejak 6 Mei lalu untuk membendung kekerasan milisi.

Pemimpin masyarakat sipil setempat Fabrice Munphirwa mengatakan bahwa pada hari Jumat di desa Loashi "sopir bus menolak untuk berhenti di sebuah pos pemeriksaan tentara, di mana seorang tentara menembak, memukul seorang siswi yang tewas di tempat,".

Seorang anggota parlemen provinsi di Kivu Utara, Alexis Bahunga, mengatakan "karena tidak membayar pajak sebesar 500 franc Kongo (25 sen AS) yang diperlukan di penghalang yang didirikan oleh FARDC (angkatan bersenjata Kongo) di Loashi, seorang siswi ditembak oleh tentara" .

Juru bicara militer Kivu Utara Guillaume Njike mengatakan gadis itu adalah "korban jaminan" dalam baku tembak antara tentara dan pejuang milisi.

Militer turun tangan "untuk mencegah bus itu ditahan oleh anggota milisi", katanya kepada AFP. Dia juga menambahkan bahwa beberapa tentara telah ditangkap.

Seorang pemimpin militer di daerah itu, yang menolak disebutkan namanya, mengatakan "untuk tujuan investigasi, enam tentara termasuk tersangka penembak dan komandan mereka ditangkap dan dirujuk ke kantor kejaksaan militer,".

Baik anggota parlemen provinsi Bahunga dan pemimpin masyarakat sipil Munphirwa menuduh militer mengenakan pajak ilegal pada orang yang lewat.

"Kami meminta pihak berwenang untuk menghilangkan penghalang ini," kata Munphirwa kepada AFP. "Kami juga membutuhkan komandan resimen untuk menjelaskan di mana uang yang dikumpulkan oleh militer berakhir," katanya.

Selain memberlakukan status pengepungan, Presiden Felix Tshisekedi mengganti pejabat senior sipil di Kivu Utara dan Ituri dengan perwira militer dan polisi.

(lir/lir)