.webp)
Keadaan darurat militer dan pemilu baru akan dicabut junta militer pada Agustus 2023. Pernyataan ini berbeda dari ucapan junta sebelumnya di awal-awal kudeta terjadi.
Dengan kata lain, Myanmar akan berada dalam cengkeraman militer selama hampir dua setengah tahun. Waktu yang lebih lama dari klaim junta beberapa hari setelah kudeta, yang menyatakan keadaan darurat berlaku satu tahun.
"Kami akan menyelesaikan ketentuan keadaan darurat pada Agustus 2023." kata pemimpin junta Min Aung Hlaing dalam pidato yang disiarkan televisi, seperti dilansir AFP, Minggu (1/8/2021).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Saya berjanji untuk mengadakan pemilihan multipartai tanpa kegagalan," tambahnya.
Peringatan 6 Bulan Kudeta
Peringatan 6 bulan terjadinya kudeta dilakukan dengan turunnya kelompok-kelompok kecil di seluruh Myanmar. Seperti di Kota Kale, para pengunjung rasa membawa spanduk bertuliskan 'kekuatan untuk revolusi'. Sementara di kota Yangon, demonstran melepaskan suar dalam pawai menentang junta
Diketahui sejak kudeta Februari lalu, Myanmar terus berada dalam kekacauan.Menurut kelompok pemantau lokal, lebih dari 900 orang tewas terkait tindakan kekerasan berdarah.
Puluhan ribu pegawai negeri dan pekerja lainnya telah dipecat karena bergabung dalam demonstrasi atau masih mogok untuk mendukung kampanye pembangkangan sipil nasional.
Gelombang virus COVID-19 kian memperparah kondisi Myanmar, dengan banyak rumah sakit kosong lantaran para tenaga medis melawan junta. Bank Dunia memperkirakan perekonomian Myanmar akan merosot hingga 18 persen tahun 2021 ini akibat kerusuhan yang dipicu kudeta dan gelombang baru Corona.
Junta Batalkan Hasil Pemilu
Sebelumnya, junta membatalkan hasil pemilu tahun 2020 yang dimenangkan oleh Partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) yang dipimpin oleh Aung San Suu Kyi. Menurut junta militer Myanmar, pemilu itu diwarnai ketidakadilan hingga timbulnya ancaman untuk membubarkan NLD.
Komisi pemilu junta militer Myanmar dalam pernyataannya menyebut penyelidikan mengungkapkan lebih dari 11 juta kasus penipuan dalam pemilu di mana NLD yang mengalahkan oposisi yang didukung militer.
"Mereka (NLD-red) berupaya merebut kekuasaan negara dari partai-partai dan kandidat non-NLD dengan menyalahgunakan pembatasan COVID-19," sebut ketua komisi pemilu junta Myanmar, Thein Soe, dalam pernyataannya.
Suu Kyi ditahan sejak kudeta dilancarkan militer, dan dijerat serangkaian dakwaan mulai dari melanggar pembatasan virus Corona (COVID-19) hingga secara ilegal mengimpor walkie-talkie. Atas rentetan dakwaan itu, Suu Kyi terancam hukuman penjara selama lebih dari satu dekade.
