Round Up

Ingkar Janji Junta Bikin Lebih Lama Darurat Militer di Myanmar

Tim detikcom - detikNews
Minggu, 01 Agu 2021 23:00 WIB
Sabtu (27/3) lalu, merupakan Hari Angkatan Bersenjata Myanmar. Parade besar-besaran digelar. Namun, dibalik itu semua 114 nyawa melayang di hari yang sama.
Pimpinan junta militer Myanmar, Min Aung Hlaing (Foto: AP Photo/Associated Press)
Jakarta -

Keadaan darurat militer dan pemilu baru akan dicabut junta militer pada Agustus 2023. Pernyataan ini berbeda dari ucapan junta sebelumnya di awal-awal kudeta terjadi.

Dengan kata lain, Myanmar akan berada dalam cengkeraman militer selama hampir dua setengah tahun. Waktu yang lebih lama dari klaim junta beberapa hari setelah kudeta, yang menyatakan keadaan darurat berlaku satu tahun.

"Kami akan menyelesaikan ketentuan keadaan darurat pada Agustus 2023." kata pemimpin junta Min Aung Hlaing dalam pidato yang disiarkan televisi, seperti dilansir AFP, Minggu (1/8/2021).

"Saya berjanji untuk mengadakan pemilihan multipartai tanpa kegagalan," tambahnya.

Peringatan 6 Bulan Kudeta

Peringatan 6 bulan terjadinya kudeta dilakukan dengan turunnya kelompok-kelompok kecil di seluruh Myanmar. Seperti di Kota Kale, para pengunjung rasa membawa spanduk bertuliskan 'kekuatan untuk revolusi'. Sementara di kota Yangon, demonstran melepaskan suar dalam pawai menentang junta

Diketahui sejak kudeta Februari lalu, Myanmar terus berada dalam kekacauan.Menurut kelompok pemantau lokal, lebih dari 900 orang tewas terkait tindakan kekerasan berdarah.

Puluhan ribu pegawai negeri dan pekerja lainnya telah dipecat karena bergabung dalam demonstrasi atau masih mogok untuk mendukung kampanye pembangkangan sipil nasional.

Gelombang virus COVID-19 kian memperparah kondisi Myanmar, dengan banyak rumah sakit kosong lantaran para tenaga medis melawan junta. Bank Dunia memperkirakan perekonomian Myanmar akan merosot hingga 18 persen tahun 2021 ini akibat kerusuhan yang dipicu kudeta dan gelombang baru Corona.