.webp)
Junta militer Myanmar akan mengadakan pemilu baru dan mencabut keadaan darurat pada Agustus 2023. Pernyataan itu berbanding terbalik dengan janji junta 6 bulan lalu setelah menggulingkan pemimpin terpilih, Aung San Suu Kyi.
"Kami akan menyelesaikan ketentuan keadaan darurat pada Agustus 2023." kata pemimpin junta Min Aung Hlaing dalam pidato yang disiarkan televisi, seperti dilansir AFP, Minggu (1/8/2021).
"Saya berjanji untuk mengadakan pemilihan multipartai tanpa kegagalan," tambahnya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dengan pernyataan yang disampaikan Min Aung Hlaing, Myanmar akan berada dalam cengkeraman militer selama hampir dua setengah tahun. Waktu yang lebih lama dari klaim junta beberapa hari setelah kudeta, yang menyatakan keadaan darurat berlaku satu tahun.
Hari ini (1/8) kelompok-kelompok kecil demonstran turun ke jalan-jalan di seluruh Myanmar memperingati 6 bulan kudeta. Para pengunjuk rasa di kota utara Kale memegang spanduk bertuliskan "kekuatan untuk revolusi" sementara demonstran melepaskan suar dalam pawai menentang junta di ibu kota Yangon.
Puluhan ribu pegawai negeri dan pekerja lainnya telah dipecat karena bergabung dalam demonstrasi atau masih mogok untuk mendukung kampanye pembangkangan sipil nasional.
Myanmar berada dalam kekacauan sejak junta menggulingkan pemimpin sipil pada Februari lalu. Menurut kelompok pemantau lokal, lebih dari 900 orang tewas terkait tindakan kekerasan berdarah yang menentang kepemimpinan junta.
Gelombang virus COVID-19 kian memperparah kondisi Myanmar, dengan banyak rumah sakit kosong lantaran para tenaga medis melawan junta. Bank Dunia memperkirakan perekonomian Myanmar akan merosot hingga 18 persen tahun 2021 ini akibat kerusuhan yang dipicu kudeta dan gelombang baru Corona.
Junta juga membatalkan hasil pemilu tahun 2020 yang dimenangkan oleh Partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) yang dipimpin oleh Aung San Suu Kyi. Ditegaskan junta militer Myanmar bahwa pemilu 2020 berlangsung dengan tidak bebas dan adil, bahkan mengancam akan membubarkan NLD.
Komisi pemilu junta militer Myanmar dalam pernyataannya menyebut penyelidikan mengungkapkan lebih dari 11 juta kasus penipuan dalam pemilu di mana NLD yang mengalahkan oposisi yang didukung militer.
"Mereka (NLD-red) berupaya merebut kekuasaan negara dari partai-partai dan kandidat non-NLD dengan menyalahgunakan pembatasan COVID-19," sebut ketua komisi pemilu junta Myanmar, Thein Soe, dalam pernyataannya.
Suu Kyi ditahan sejak kudeta dilancarkan militer, dan dijerat serangkaian dakwaan mulai dari melanggar pembatasan virus Corona (COVID-19) hingga secara ilegal mengimpor walkie-talkie. Atas rentetan dakwaan itu, Suu Kyi terancam hukuman penjara selama lebih dari satu dekade.
Simak juga 'Militer Myanmar Bebaskan Ribuan Tahanan Anti Kudeta':
