Corona Thailand Menggila, PM Prayuth: Negara Lain Lebih Parah!

Novi Christiastuti - detikNews
Jumat, 30 Jul 2021 14:10 WIB
This frame grab from Thai TV Pool video footage taken on October 21, 2020 shows Thailands Prime Minister Prayut Chan-O-Cha speaking in Bangkok. - Thailands premier on October 22 revoked an emergency decree that had been intended to quell pro-democracy rallies despite it failing to stamp out daily protests demanding he resign and for reforms of the unassailable monarchy. (Photo by - / Thai TV Pool / AFP)
Prayuth Chan-o-cha (dok. Thai TV Pool/AFP)

Penyebaran Corona varian Delta yang sangat mudah menular dan meningkatnya jumlah kasus serta kematian akibat Corona menimbulkan kekhawatiran publik dan memicu kritikan terhadap pemerintah.

Laporan adanya pasien Corona yang meninggal di rumah saat menunggu ketersediaan tempat tidur rumah sakit, kurangnya pasokan vaksin Corona dan semakin terbatasnya akses pada layanan kesehatan publik semakin menambah tekanan publik terhadap pemerintah Thailand.

Dalam wawancara yang ditayangkan akun Facebook milik Government House, Prayuth memperingatkan publik untuk tidak mudah percaya pada apa yang mereka baca atau dengar, dan mendorong publik memeriksa informasi dengan apa yang dilaporkan dan dianalisis pemerintah.

"Ada beberapa orang yang memutarbalikkan informasi dan memicu kebingungan. Jika Anda menerima informasi dan hanya memikirkannya sendiri, menganalisisnya, membahasnya dan mengkritiknya sesuka Anda, ini berbahaya, menjadikannya tampak seperti sistemnya tidak baik," ucapnya.

Wawancara ini ditayangkan setelah Royal Gazette menerbitkan perintah Prayuth yang melarang pelaporan berita atau penyebaran informasi yang bisa menebar ketakutan publik. Berlaku efektif di Jumat (30/7) waktu setempat, larangan itu berlaku untuk konten yang dimaksudkan untuk memutarbalikkan informasi, memicu kesalahpahaman selama masa darurat Corona dan mempengaruhi keamanan nasional, perdamaian serta ketertiban umum.

Jika konten semacam itu terdeteksi, Prayuth telah memberikan wewenang kepada Kantor Komisi Penyiaran dan Telekomunikasi Nasional (NTBC) untuk memberikan penyedia layanan internet agar mereka bisa memblokir konten yang dimaksud. NTBC juga wajib melaporkannya ke polisi untuk diproses secara hukum.


(nvc/ita)