Corona Thailand Menggila, PM Prayuth: Negara Lain Lebih Parah!

Corona Thailand Menggila, PM Prayuth: Negara Lain Lebih Parah!

Novi Christiastuti - detikNews
Jumat, 30 Jul 2021 14:10 WIB
This frame grab from Thai TV Pool video footage taken on October 21, 2020 shows Thailands Prime Minister Prayut Chan-O-Cha speaking in Bangkok. - Thailands premier on October 22 revoked an emergency decree that had been intended to quell pro-democracy rallies despite it failing to stamp out daily protests demanding he resign and for reforms of the unassailable monarchy. (Photo by - / Thai TV Pool / AFP)
Prayuth Chan-o-cha (dok. Thai TV Pool/AFP)
Bangkok -

Perdana Menteri (PM) Thailand, Prayuth Chan-o-cha, meremehkan situasi terkini pandemi virus Corona (COVID-19) di negaranya. Dia mengklaim negara-negara lain menghadapi beban kasus Corona yang lebih tinggi dari Thailand.

"Jika kita merenungkan penularan di negara kita, mungkin tampak mengejutkan, melihat pada kematian harian. Saya ingin Anda memperhatikan angka-angka ini di negara-negara tetangga kita dan negara lainnya untuk sebuah perubahan," ucap Prayuth dalam wawancara khusus di Government House pekan ini, seperti dilansir Channel News Asia, Jumat (30/7/2021).

"Saat ini, setiap negara di dunia sedikit banyak telah merasakan dampaknya. Ada banyak negara di peringkat atas, seperti Anda bisa lihat, yang angkanya berkali-kali lipat lebih tinggi dari kita," imbuhnya, tanpa menyebut negara yang dimaksudnya.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Meskipun terjadi kenaikan beban kasus Corona di Thailand -- mencapai di atas 10.000 kasus selama dua pekan terakhir -- Prayuth menyatakan penanganan pandemi oleh pemerintahannya tidak bermasalah. Dia berargumen bahwa negara-negara lainnya juga belum mampu mengendalikan pandemi.

"Ada banyak orang. Kita telah memperkerjakan ratusan ribu personel medis, pejabat, polisi dan militer untuk mengurusi nyaris 70 juta orang. Saya pikir sistem kita tidak problematik. Persoalannya adalah soal kecukupan petugas, yang harus memberikan perawatan lebih. Kita harus mengandalkan para relawan," tuturnya.

ADVERTISEMENT

Pada Jumat (30/7) waktu setempat, Thailand melaporkan 17.345 kasus baru Corona dan 117 kematian dalam 24 jam terakhir. Secara total, negara ini mencatat 578.375 kasus Corona dengan 4.679 kematian. Data Kementerian Kesehatan menunjukkan kini ada 192.526 pasien yang dirawat di rumah sakit, dengan 1.012 pasien di antarannya menggunakan bantuan ventilator.

Thailand tampak bisa menangani pandemi dengan baik tahun lalu, saat mencatat nol kasus penularan lokal selama berbulan-bulan. Namun situasinya berubah drastis dalam beberapa bulan terakhir. Sebuah klaster kelab malam di Bangkok yang terdeteksi pada April memicu gelombang baru Corona yang akhirnya membawa Thailand kembali ke dalam krisis kesehatan.

Tonton video 'Corona di Thailand Menggila, Seribu Biksu Mulai Divaksinasi':

[Gambas:Video 20detik]



Penyebaran Corona varian Delta yang sangat mudah menular dan meningkatnya jumlah kasus serta kematian akibat Corona menimbulkan kekhawatiran publik dan memicu kritikan terhadap pemerintah.

Laporan adanya pasien Corona yang meninggal di rumah saat menunggu ketersediaan tempat tidur rumah sakit, kurangnya pasokan vaksin Corona dan semakin terbatasnya akses pada layanan kesehatan publik semakin menambah tekanan publik terhadap pemerintah Thailand.

Dalam wawancara yang ditayangkan akun Facebook milik Government House, Prayuth memperingatkan publik untuk tidak mudah percaya pada apa yang mereka baca atau dengar, dan mendorong publik memeriksa informasi dengan apa yang dilaporkan dan dianalisis pemerintah.

"Ada beberapa orang yang memutarbalikkan informasi dan memicu kebingungan. Jika Anda menerima informasi dan hanya memikirkannya sendiri, menganalisisnya, membahasnya dan mengkritiknya sesuka Anda, ini berbahaya, menjadikannya tampak seperti sistemnya tidak baik," ucapnya.

Wawancara ini ditayangkan setelah Royal Gazette menerbitkan perintah Prayuth yang melarang pelaporan berita atau penyebaran informasi yang bisa menebar ketakutan publik. Berlaku efektif di Jumat (30/7) waktu setempat, larangan itu berlaku untuk konten yang dimaksudkan untuk memutarbalikkan informasi, memicu kesalahpahaman selama masa darurat Corona dan mempengaruhi keamanan nasional, perdamaian serta ketertiban umum.

Jika konten semacam itu terdeteksi, Prayuth telah memberikan wewenang kepada Kantor Komisi Penyiaran dan Telekomunikasi Nasional (NTBC) untuk memberikan penyedia layanan internet agar mereka bisa memblokir konten yang dimaksud. NTBC juga wajib melaporkannya ke polisi untuk diproses secara hukum.

Halaman 2 dari 2
(nvc/ita)
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini
Selengkapnya



Ajang penghargaan persembahan detikcom dengan Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI) untuk menjaring jaksa-jaksa tangguh dan berprestasi di seluruh Indonesia.
Ajang penghargaan persembahan detikcom bersama Polri kepada sosok polisi teladan. Baca beragam kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini.
Hide Ads