Dituduh AS dan Sekutunya Dalangi Peretasan Global, China Murka

Novi Christiastuti - detikNews
Selasa, 20 Jul 2021 11:00 WIB
FILE - In this Sept. 25, 2015, file photo, a military honor guard await the arrival of Chinese President Xi Jinping for a state arrival ceremony at the White House in Washington. China on Tuesday, Dec. 8, 2020, lashed out at the U.S. over new sanctions against Chinese officials and the sale of more military equipment to Taiwan. (AP Photo/Andrew Harnik, File)
Bendera AS dan China dikibarkan saat Presiden Xi Jinping berkunjung ke Gedung Putih tahun 2015 lalu (AP Photo/Andrew Harnik, File)
Beijing -

Otoritas China memberikan reaksi keras terhadap tuduhan Amerika Serikat (AS) dan sekutu-sekutunya soal negara itu mendalangi aktivitas peretasan global.

Seperti dilansir AFP, Selasa (20/7/2021), otoritas China membantah telah melakukan peretasan besar-besaran terhadap server penting Microsoft dan menyebut tuduhan AS serta sekutunya itu 'tidak berdasar' dan 'tidak bertanggung jawab'.

AS dan sekutu-sekutunya secara terbuka menuduh China telah meretas Microsoft Exchange -- sebuah platform email yang digunakan korporasi-korporasi seluruh dunia. China juga dituduh melakukan kampanye spionase siber secara global.

Laporan Reuters menyebut otoritas AS secara tidak biasa mengumpulkan koalisi banyak negara untuk secara terang-terangan menuduh China mendalangi peretasan global.

AS bersama NATO, Uni Eropa, Australia, Inggris, Kanada, Jepang dan Selandia Baru secara kompak mengecam China atas apa yang disebut sebagai praktik spionase siber secara global, yang menurut Menteri Luar Negeri (AS) Antony Blinken menimbulkan 'ancaman besar bagi perekonomian dan keamanan nasional'.

Secara bersamaan, Departemen Kehakiman AS menjeratkan dakwaan terhadap empat warga negara China -- tiga pejabat keamanan dan satu hacker bayaran -- dengan menargetkan belasan perusahaan, universitas dan badan pemerintahan di AS dan negara lainnya.

Juru bicara Kedutaan Besar China di Washington DC, Liu Pengyu, menyebut tuduhan itu 'tidak bertanggung jawab'.

"Pemerintah China dan personel terkait tidak pernah terlibat dalam serangan siber atau pencurian siber," tegas Liu dalam pernyataannya.