.webp)
Para demonstran di Bangkok turun ke jalan guna menentang keputusan pemerintah Thailand terkait lockdown. Mereka juga mendesak Perdana Menteri Prayut Chan-o-Cha untuk mundur dari jabatannya.
Di dekat persimpangan Monumen Demokrasi Bangkok, para demonstran menumpuk kantong mayat tiruan dengan tetesan cat merah. Dalam protes yang akan dilanjutkan ke Gedung Pemerintahan tersebut, mereka juga menentang aturan yang melarang pertemuan lebih dari lima orang.
Aksi demonstrasi ini dipimpin oleh sekelompok orang di garda depan, yang mengenakan masker gas dan topi baja. Bersama dengan para pengendara sepeda motor, kantong-kantong mayat tersebut diangkat di atas kendaraan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kami akan mati karena COVID jika kami tinggal di rumah, itu sebabnya kami harus keluar," teriak seorang penyelenggara protes, yang mencantumkan tiga tuntutan untuk pemerintah Thailand, seperti dilansir AFP, Minggu (18/7/2021)
"Prayut Chan-o-Cha harus mengundurkan diri tanpa syarat apa pun; yang kedua adalah pemotongan anggaran untuk monarki dan tentara untuk digunakan melawan COVID, dan yang ketiga adalah membawa vaksin mRNA." lanjutnya membacakan tiga tuntutan.
Sebuah spanduk raksasa mantan panglima militer tersebut - yang disebut dalang kudeta 2014 - dibentangkan di jalan di Bangkok. Para pengunjuk rasa kemudian menginjak spanduk tepat di bagian wajahnya.
Dalam aksi yang berlangsung pada Minggu (18/7) ini, polisi pun mengerahkan meriam air ke arah demonstran.
Kasus COVID Thailand Melonjak
Diketahui Thailand saat ini menghadapi gelombang COVID-19 terparah, dengan mencatat rekor jumlah kasus harian setiap hari. Pada Minggu (18/7) Thailand melaporkan 11.397 kasus baru dan 101 kematian, sehingga total kumulatif menjadi 403.386 kasus dan 3.341 kematian. Sebagian besar lonjakan kasus diakibatkan oleh varian Alpha dan Delta yang sangat cepat menular.
Penularan varian baru Delta pertama kali dideteksi di klub, yang biasanya didatangi oleh para politisi elit Thailand, di pusat hiburan malam Bangkok. Peningkatan kasus penularan juga diperburuk dengan lambatnya program vaksinasi dan terbatasnya kemampuan testing.
Awal pekan ini, pemerintah Thailand mengumumkan akan menggabungkan dosis vaksin Sinovac dengan AstraZeneca, setelah pihak berwenang menemukan bahwa ratusan staf medis yang menerima suntikan Sinovac telah tertular virus tersebut.
"Anda tidak perlu mencampur vaksin. Cukup berikan kami vaksin yang bagus," tuntut seorang pemrotes muda pada hari Minggu.
Diketahui Prayut berhasil memegang kekuasaan setelah pemilihan 2019, yang diatur di bawah konstitusi militer. Pada pertengahan 2020, ketidakpuasan publik memicu gerakan pro-demokrasi menentang Prayut.
Tepat setahun yang lalu, ribuan orang berkumpul di Monumen Demokrasi untuk menyerukan pengunduran diri Prayut, penulisan ulang konstitusi, dan untuk reformasi monarki kerajaan yang telah lama tak tergoyahkan.
Berbagai tindakan pemerintah jadi sorotan gerakan ini. Termasuk soal peran keluarga kerajaan - yang dilindungi oleh undang-undang pencemaran nama baik yang kejam.
Namun seiring dengan cepatnya dampak COVID-19 terhadap perekonomian Thailand, penanganan pandemi oleh pemerintah menjadi salah satu perhatian utama gerakan tersebut.
