.webp)
Kepolisian federal Brasil secara resmi membuka penyelidikan terhadap Presiden Jair Bolsonaro terkait dugaan penyimpangan dalam pengadaan vaksin virus Corona (COVID-19) senilai 1,6 miliar Real Brasil (Rp 4,4 triliun).
Seperti dilansir Reuters, Selasa (13/7/2021), penyelidikan terhadap Bolsonaro yang masih aktif menjabat ini bisa dilakukan setelah mendapat izin dari Mahkamah Agung Brasil. Awal bulan ini, kantor Jaksa Agung Brasil mengajukan permohonan penyelidikan terhadap Bolsonaro terkait skandal tersebut.
Dituturkan seorang sumber yang memahami kasus ini bahwa dengan diberikannya izin oleh Mahkamah Agung, maka kepolisian federal yang melakukan penyelidikan akan bisa menginterogasi Bolsonaro terkait kasus dugaan korupsi ini.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Bolsonaro terjerat tuduhan penyimpangan kontrak pengadaan pembelian 20 juta dosis vaksin Corona buatan Bharat Biotech asal India senilai 1,6 miliar Real Brasil. Kontrak pembelian itu ditandatangani pada Februari lalu.
Penyelidikan yang dilakukan Senat Brasil sebelumnya mengungkap dugaan korupsi dan overpricing terkait kontrak itu, dengan orang-orang lingkaran dalam pada Kementerian Kesehatan dan para anggota parlemen pro-Bolsonaro diduga berupaya mempercepat pengadaan dan membayar lebih banyak untuk vaksin India itu.
Sejumlah Senator Brasil menuduh Bolsonaro tidak segera melakukan penyelidikan atas pelanggaran yang diduga terjadi ketika dia pertama kali diberitahu.
Setelah laporan soal penyimpangan pengadaan vaksin Corona itu mencuat ke publik, pemerintah Brasil menangguhkan kontraknya.
Simak video 'Presiden Brasil Akan Diselidiki Terkait Dugaan Korupsi Vaksin Corona':
Skandal ini berdampak pada angka kepuasan kinerja Bolsonaro dalam sejumlah jajak pendapat terbaru. Banyak warga Brasil yang merasa kecewa pada Bolsonaro atas caranya menangani pandemi Corona, juga atas tuduhan korupsi pengadaan vaksin serta kenaikan harga bahan bakar, biaya listrik dan makanan.
Selain diselidiki oleh kepolisian federal, dugaan penyimpangan pengadaan vaksin Corona itu juga tengah diselidiki secara terpisah oleh jaksa federal dan kantor Jaksa Agung Brasil.
Bolsonaro sendiri bersikeras membantah telah melakukan pelanggaran hukum.
Pemerintah Brasil sebelumnya menegaskan Bolsonaro menyerahkan kasus ini kepada Menteri Kesehatan, Jenderal Eduardo Pazuello, yang tidak menemukan adanya penyimpangan. Bolsonaro diberitahu soal dugaan penyimpangan ini pada Maret lalu oleh seorang pejabat Kementerian Kesehatan Brasil.
Dalam kasus ini, Bolsonaro diduga melalaikan tugas yang tergolong sebagai tindak pidana di Brasil.
