.webp)
Jaksa Agung Brasil akan menyelidiki Presiden Jair Bolsonaro atas dugaan kelalaian tugas dalam proses pengadaan vaksin virus Corona (COVID-19) buatan India.
Seperti dilansir Reuters, Sabtu (3/7/2021), Bolsonaro terseret dalam dugaan penyimpangan yang menyelimuti kontrak pembelian 20 juta dosis vaksin Corona buatan Bharat Biotech asal India. Kontak itu ditandatangani pada Februari lalu dengan perantara Brasil.
Penyelidikan yang dilakukan Senat Brasil sebelumnya mengungkap dugaan korupsi dan overpricing, dengan orang-orang lingkaran dalam pada Kementerian Kesehatan dan para anggota parlemen pro-Bolsonaro diduga berupaya mempercepat pengadaan dan membayar lebih banyak untuk vaksin India itu.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Pada Rabu (30/6) waktu setempat, regulator kesehatan Brasil menangguhkan pengajuan penggunaan darurat untuk vaksin India itu, dengan alasan dokumennya tidak lengkap.
Jaksa-jaksa federal dan kantor pengawas keuangan Brasil atau CGU juga tengah menyelidiki dugaan penyimpangan dalam perjanjian itu, yang memicu kemarahan publik Brasil yang kini tercatat sebagai negara dengan total kematian Corona tertinggi kedua di dunia, setelah Amerika Serikat (AS).
Skandal dugaan korupsi ini menjadi mimpi buruk politik bagi Bolsonaro melibatkan chief whip pemerintah pada majelis rendah Kongres Brasil. Ricardo Barros. Chief whip merupakan pejabat partai politik yang tugasnya menegakkan disiplin dalam parlemen.
Laporan Reuters yang didasarkan pada salinan dokumen kejaksaan setempat menyebutkan bahwa kantor Jaksa Agung Brasil setuju untuk mengajukan permohonan penyelidikan terhadap Bolsonaro terkait skandal tersebut.
Jaksa Agung Brasil, Augusto Aras, yang ditunjuk oleh Bolsonaro, sebelumnya bermaksud menunda penyelidikan hingga penyelidikan yang dilakukan Senat selesai dilakukan. Namun hakim agung Weber menolak permintaan itu.
Kantor kepresidenan Brasil belum memberikan komentarnya soal penyelidikan yang akan dilakukan Aras.
Secara terpisah, para Senator Brasil berargumen bahwa Bolsonaro gagal mengambil tindakan ketika diberitahu pada Maret lalu, oleh seorang pejabat Kementerian Kesehatan, Luis Ricardo Miranda, dan anggota parlemen Luis Miranda yang merupakan saudara laki-lakinya, soal dugaan penyimpangan dalam negosiasi pengadaan vaksin Covaxin produksi Bharat Biotech.
Pemerintah Brasil membantah adanya pelanggaran dan menegaskan bahwa Bolsonaro menyerahkan kasus Covaxin kepada Menteri Kesehatan, Jenderal Eduardo Pazuello, yang tidak menemukan adanya penyimpangan. Melalaikan tugas tergolong tindak pidana di Brasil.
