Beirut -
Duta Besar Prancis mengkritik keras Perdana Menteri (PM) sementara Lebanon, Hassan Diab, yang dianggap berupaya mengalihkan kesalahan atas krisis ekonomi parah yang tengah melanda negaranya. Ditegaskan bahwa krisis ekonomi dipicu 'salah kelola dan kelambanan' para pemimpin Lebanon selama bertahun-tahun.
Seperti dilansir Reuters, Jumat (9/7/2021), Bank Dunia telah menyebut krisis ekonomi yang melanda Lebanon saat ini sebagai depresi terburuk dalam sejarah modern. Mata uang Pound Lebanon kehilangannya lebih dari 90 persen nilainya dan lebih dari separuh populasi Lebanon terjerumus ke dalam kemiskinan.
Kritikan Duta Besar Prancis untuk Lebanon, Anne Grillo, disampaikan untuk menanggapi pidato Diab yang menyebut pengepungan telah terjadi di Lebanon dan memperingatkan adanya kerusuhan sosial dalam waktu dekat.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Istilah 'pengepungan' itu tampaknya merujuk pada tuntutan yang dicetuskan negara-negara Barat dan para pendonor internasional lainnya untuk Lebanon. Diketahui bahwa mereka menuntut terbentuknya pemerintahan baru dan reformasi besar-besaran sebelum memberikan bantuan kepada Lebanon.
Dalam rekaman komentarnya yang dirilis Kedutaan Besar Prancis pada Rabu (7/7) waktu setempat, Grillo menyalahkan 'kelas politik' Lebanon atas kejatuhan ekonomi negara itu.
"Tapi yang menakutkan, Tuan Perdana Menteri, adalah saat ini keruntuhan brutal ini ... adalah akibat yang disengaja dari salah kelola dan kelambanan selama bertahun-tahun," sebut Grillo merujuk pada pemerintah dan pemimpin Lebanon.
"Ini bukan akibat dari pengepungan eksternal. Ini akibat dari tanggung jawab Anda sendiri, Anda semuanya, selama bertahun-tahun, dari kelas politik. Ini kenyataannya," imbuhnya.
Lihat juga video saat 'Presiden Prancis Temui Para Pemimpin Dunia, Bahas Apa?':
[Gambas:Video 20detik]
Diab menjabat PM sementara sejak mengundurkan diri usai ledakan dahsyat mengguncang pelabuhan Beirut pada 4 Agustus tahun lalu. Sejak saat itu, para politikus sektarian yang terpecah-pecah tidak mampu mencapai kesepakatan untuk membentuk pemerintahan baru.
Para politikus Lebanon dinilai terpaku pada perebutan kekuasaan atas siapa yang akan mengendalikan pemerintahan selanjutnya, dan menyalahkan komunitas internasional karena tidak membantu negara mereka.
Negara-negara Barat dan para pendonor internasional telah sejak lama menuntut reformasi untuk memberantas korupsi dan pemborosan negara -- yang secara luas dipandang sebagai penyebab krisis di Lebanon.
Dalam pidatonya di hadapan para Duta Besar dan utusan diplomatik asing pada Selasa (6/7) waktu setempat, Diab menyampaikan seruan berulang kali agar bantuan tidak dikaitkan dengan reformasi. Dia menyebut 'pengepungan yang diberlakukan' terhadap Lebanon tidak berdampak pada pihak-pihak yang korup -- merujuk pada para politikus.
Diab dalam pidatonya menyebut Lebanon telah habis kesabaran. "Mengaitkan bantuan Lebanon dengan pembentukan pemerintahan baru telah menjadi ancaman bagi kehidupan warga Lebanon dan entitas Lebanon," sebutnya, sembari menyebut Lebanon akan dilanda ledakan sosial.
Dalam komentarnya, Grillo menekankan bahwa Prancis -- dengan dukungan negara lain -- telah menggelar dua konferensi soal Lebanon sejak ledakan dahsyat 4 Agustus tahun lalu dan tengah mengupayakan konferensi ketiga.
"Prancis dan banyak negara mitra di sekitar meja ini tidak menunggu seruan semacam ini untuk membantu Lebanon," tegasnya, dengan menambahkan bahwa tahun lalu Paris memberikan bantuan langsung sebesar US$ 100 juta kepada rakyat Lebanon.
Pidato Diab dinilai menggemakan tuduhan yang dilontarkan pemimpin Hizbullah, Sayyed Hassan Nasrallah, pada Senin (5/7) ketika dia menyalahkan Amerika Serikat (AS) atas penderitaan warga Lebanon. Nasrallah menuduh AS memaksa negara-negara lainnya untuk tidak membantu Lebanon.
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini
.webp)
