.webp)
Aksi protes terus terjadi di banyak daerah di Myanmar. Mogok kerja membuat bisnis-bisnis menderita kerugian. Bahkan terjadi pertempuran di perbatasan Myanmar sehingga memaksa sekitar 200.000 orang melarikan diri dari rumah mereka.
Menurut data Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam arahan minggu lalu, ada lebih dari 880 orang telah dibunuh oleh pasukan keamanan sejak kudeta dan lebih dari 5.200 lainnya ditahan. Data tersebut kemudian dibantah oleh Kementerian Luar Negeri Myanmar.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sanksi dari AS Berlanjut
Kudeta Myanmar memicu banyak negara Barat menyuarakan kecaman. Bahkan beberapa di antaranya menjatuhkan sanksi, salah satunya Amerika Serikat.
Pada Jumat (2/7), AS menjatuhkan sanksi baru terhadap 22 pejabat militer dan menteri Myanmar terkait kudeta. Sanksi-sanksi terbaru AS itu menargetkan Menteri Informasi Chit Naing, Menteri Investasi Aung Naing Oo, Menteri Tenaga Kerja dan Imigrasi Myint Kyaing, dan Menteri Kesejahteraan Sosial, Pemulihan dan Permukiman Kembali Thet Khine.
Tiga anggota Dewan Administrasi Negara -- nama resmi pemerintah junta militer Myanmar -- yang berkuasa di Myanmar juga dijatuhi sanksi AS, bersama dengan 15 pasangan dan anak-anak usia dewasa dari para pejabat Myanmar.
Di bawah sanksi-sanksi baru ini, seluruh properti di AS atas nama individu yang dikenai sanksi akan diblokir, dan warga AS maupun orang-orang di wilayah AS dilarang melakukan transaksi properti atau modal dengan mereka.
Departemen Perdagangan AS juga menjatuhkan sanksi baru terhadap empat entitas bisnis terkait militer Myanmar. Keempat entitas itu terdiri atas King Royal Technologies Co yang menyediakan layanan komunikasi satelit yang mendukung militer Myanmar, kemudian Wanbao Mining dan dua anak perusahaannya yang memiliki perjanjian bagi hasil dengan sebuah perusahaan lainnya yang membantu mendanai Kementerian Pertahanan Myanmar.
(izt/dhn)
