.webp)
Wali Kota Amsterdam di Belanda menyampaikan permohonan maaf atas peran kotanya dalam perdagangan budak yang memperkaya ibu kota Belanda ini pada era kolonialisme di masa lalu.
"Atas nama kota ini, saya meminta maaf atas keterlibatan aktif dewan kota Amsterdam dalam sistem komersial perbudakan kolonial dan perdagangan manusia global yang mengarah pada perbudakan," ucap Wali Kota Amsterdam, Femke Halsema, seperti dilansir AFP, Jumat (2/7/2021).
Di Belanda, seperti di negara-negara Eropa lainnya, perdebatan soal masa lalu kolonialisme dan peran dalam perbudakan mencuat setelah gerakan Black Lives Matter marak di Amerika Serikat (AS).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Sudah waktunya untuk mengintegrasikan ketidakadilan besar dari perbudakan kolonial ke dalam identitas kota kita," ujar Halsema dalam pidato memperingati penghapusan perbudakan pada 1 Juli 1863 di Suriname dan Karibia yang menjadi bagian Kerajaan Belanda.
Pada puncak kerajaan kolonial, United Provinces yang kini dikenal sebagai Belanda memiliki wilayah penjajahan seperti Suriname, Pulau Curacao di Karibia, Afrika Selatan dan Indonesia, di mana Perusahaan Hindia Timur Belanda bermarkas pada abad ke-17 silam.
Halsema menyebut bahwa Provinsi Holland, yang mencakup Amsterdam, menjadi 'pemain utama dalam perdagangan dan eksploitasi budak-budak'. Dia menambahkan bahwa pada abad ke-18 sekitar '40 persen pertumbuhan ekonomi datang dari perbudakan'.
"Dan di Amsterdam, hampir semua orang mendapatkan uang berkat koloni Suriname," sebutnya, mengutip Dewan Kota yang merupakan co-owner dan co-administrator koloni.
Lihat juga video 'Menlu Retno Minta Pemerintah Korsel Lindungi ABK WNI':
Amsterdam menjadi kota pertama di Belanda yang menyampaikan permohonan maaf. Langkah ini bisa diikuti oleh kota Rotterdam, Utrecht dan ibu kota administrasi Den Haag, yang juga memperdebatkan isu yang sama.
Di level nasional, Belanda belum secara resmi meminta maaf atas perannya dalam perbudakan di masa lalu.
Perdana Menteri (PM) Mark Rutte yang akan mengakhiri masa jabatannya, sebelumnya menyebut periode perbudakan terlalu jauh ke belakang dan perdebatan soal permintaan maaf akan memicu ketegangan.
