.webp)
Ketegangan mewarnai pembicaraan pejabat tinggi Amerika Serikat dan China. Pembicaraan dilakukan ketika Presiden AS Joe Biden melakukan debut internasionalnya di KTT Kelompok Tujuh (G7), dengan pemerintahannya menekan Beijing soal COVID-19, Taiwan dan hak asasi manusia (HAM).
Menteri Luar Negeri (Menlu) AS Antony Blinken, yang menyertai Biden pada KTT G7 di Inggris, berbicara melalui telepon dengan pejabat senior China Yang Jiechi. Ini merupakan pembicaraan pertama mereka sejak pertemuan langsung yang memanas di Alaska pada bulan Maret lalu.
Seperti dilansir kantor berita AFP, Sabtu (12/6/2021), dalam pembicaraan via telepon itu, Blinken mengulang tekanan AS terhadap China soal asal mula pandemi virus Corona yang telah menewaskan lebih dari 3,7 juta orang.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Juru bicara Departemen Luar Negeri AS, Ned Price mengatakan dalam sebuah pernyataan, Blinken "menekankan pentingnya kerja sama dan transparansi mengenai asal-usul virus, termasuk mengizinkan pakar Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) kembali ke China.
Sebelumnya, Biden telah memerintahkan intelijen AS untuk melaporkan kembali pada akhir Agustus apakah COVID-19, yang pertama kali terdeteksi pada akhir 2019 di kota Wuhan, muncul dari sumber hewan atau kecelakaan laboratorium.
Teori laboratorium tersebut telah membuat marah China, yang telah berusaha mengubah citra dirinya di mata dunia bukan sebagai negara yang gagal menghentikan virus, tetapi sebagai model tentang cara mengatasinya.
Yang Jiechi, seorang anggota senior Politbiro yang telah lama memimpin dalam penanganan Beijing terhadap Amerika Serikat, kembali mengecam Washington ketika Biden bertemu dengan para pemimpin dari negara-negara G7 lainnya - Inggris, Kanada, Prancis, Jerman, Italia, dan Jepang.
Simak Video: China dan AS Ribut Lagi soal Asal Corona, WHO Jengkel
"Multilateralisme sejati bukanlah multilateralisme semu yang didasarkan pada kepentingan kalangan kecil," kata Yang kepada Blinken, menurut televisi pemerintah China.
"Satu-satunya multilateralisme sejati adalah yang didasarkan pada prinsip-prinsip piagam PBB dan hukum internasional," imbuh Yang.
Yang juga mengulang tuduhan kemunafikan AS terhadap hak asasi manusia, ketika Blinken menekan apa yang dianggap Amerika Serikat sebagai genosida terhadap orang Uighur dan sebagian besar warga Muslim Turki lainnya yang dipenjara di kamp-kamp.
"Amerika Serikat harus menyelesaikan pelanggaran HAM serius domestiknya sendiri, dan tidak menggunakan apa yang disebut masalah HAM sebagai alasan untuk secara sewenang-wenang mencampuri urusan dalam negeri negara lain," katanya.
Dalam pembicaraan itu, Blinken juga mengingatkan soal meningkatnya tekanan China terhadap Taiwan termasuk penerbangan militer di lepas pantainya.
Blinken "menyerukan Beijing untuk menghentikan kampanye tekanannya terhadap Taiwan dan secara damai menyelesaikan masalah-masalah lintas-Selat", demikian pernyataan Departemen Luar Negeri AS.
