Senator Rusia Setujui UU yang Larang Pengkritik Kremlin Maju Pemilu

Sah! Presiden Rusia Vladimir Putin Bisa Menjabat Hingga Tahun 2036 — Para pengkritik Presiden Vladimir Putin diduga menjadi target dari UU yang baru diloloskan Senator Rusia ini (dok. DW News)

Moskow -

Majelis tinggi Rusia menyetujui undang-undang (UU) anti-ekstremis yang diperkirakan akan digunakan untuk melarang sekutu-sekutu pengkritik Kremlin, Alexei Navalny, untuk maju mencalonkan diri dalam pemilu mendatang. Ini menjadi langkah terbaru Rusia dalam menindak tegas oposisi pemerintah.

Seperti dilansir AFP, Kamis (3/6/2021), UU yang disetujui oleh Dewan Federasi Rusia, setara Senat, pada Rabu (2/6) waktu setempat itu akan menjadikannya mustahil untuk mencalonkan diri dalam pemilu parlemen bagi para pemimpin, sponsor dan anggota kelompok yang dianggap 'ekstremis'.

Total 146 Senator Rusia mendukung rancangan UU itu dalam voting yang digelar Rabu (2/6) waktu setempat, dengan satu Senator menolak dan satu lainnya abstain. Rancangan UU itu selanjutnya akan ditandatangani Presiden Vladimir Putin untuk disahkan secara resmi sebagai UU.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Tidak ada satupun negara beradab yang mengizinkan ekstremis di dalam pemerintahan resminya," ucap Senator Andrei Klimov sebelum voting digelar.

Rancangan UU itu sebelumnya telah didukung oleh majelis rendah Rusia. UU ini tidak hanya akan berdampak pada anggota senior dan aktivis jaringan politik Navalny, tapi juga puluhan ribu warga Rusia yang mendukung jaringan itu melalui donasi.

Menurut UU ini, pemimpin dari kelompok yang dianggap ekstremis tidak akan bisa mencalonkan diri dalam pemilu parlemen selama lima tahun, sedangkan para anggota dan orang-orang yang membantu mendanai kelompok itu akan dilarang mencalonkan diri selama tiga tahun.

Kini, pengadilan Rusia sedang mempertimbangkan apakah akan menetapkan jaringan politik Navalny sebagai organisasi ekstremis. Putusan terhadap pertimbangan itu paling cepat akan diumumkan pekan depan.

Para pengkritik Putin menuduh otoritas Rusia memperluas kampanye melawan oposisi menjelang pemilu parlemen pada September mendatang. Setelah Navalny dipenjara dan banyak sekutunya ditangkap, dua aktivis politik lainnya yang bernama Dmitry Gudkov dan Andrei Pivovarov ditahan otoritas Rusia dalam dua hari terakhir.

Pivovarov (39) yang mantan direktur eksekutif Open Rusia, kelompok pro-demokrasi yang baru saja dibubarkan, ditangkap saat terbang ke Warsawa, Polandia, pada Senin (31/5) lalu. Dia terancam hukuman enam tahun penjara atas tuduhan terlibat dalam organisasi yang 'tidak diinginkan'.

Sedangkan Gudkov (41) ditahan polisi dalam penggerebekan di kediaman sekutu dan kerabatnya pada Selasa (1/6) waktu setempat. Gudkov yang mantan anggota parlemen oposisi Rusia ini terancam hukuman maksimum lima tahun penjara atas tuduhan gagal membayar utang berdasarkan perjanjian sewa lama.

Juru bicara Putin, Dmitry Peskov, menegaskan bahwa penahanan keduanya murni masalah hukum. "Dakwaan yang dijeratkan penegak hukum tidak ada kaitannya dengan politik," tegasnya.

Otoritas Rusia selama bertahun-tahun mentoleransi kelompok-kelompok oposisi, termasuk gerakan politik Navalny. Para pengkritik Kremlin menuturkan otoritas Rusia kini tengah berupaya menghilangkan pihak-pihak yang berbeda pendapat.

Navalny, yang nyaris tidak selamat dari keracunan fatal melibatkan agen saraf era Soviet, dipenjara selama 2,5 tahun atas tuduhan penggelapan lama pada Februari lalu.

Halaman 1 2

Selanjutnya