Jelang Tahun Ajaran Baru, 125 Ribu Guru Myanmar Diskors

Staffers of the University Hospital hold signs that read Protect democracy and Reject the military coup. Free our president. Respect our Votes during a civil disobedience gathering Friday, Feb. 5, 2021 in Yangon, Myanmar. A senior member of Myanmars deposed ruling party has become the latest prominent politician arrested as the countrys new military government confronts continuing resistance to its seizure of power. (AP Photo) — Para guru Myanmar saat melakukan demo antikudeta militer (Foto: AP/TheinZaw)

Yangon -

Junta Myanmar memutuskan untuk memberikan skorsing kepada lebih dari 125.000 guru sekolah. Skorsing diberikan lantaran mereka bergabung dengan gerakan pembangkangan sipil untuk menentang kudeta militer.

Seperti dilansir Reuters, Minggu (23/5/2021) skorsing terjadi beberapa hari sebelum dimulainya tahun ajaran baru, yang diboikot oleh beberapa guru dan orang tua sebagai bagian dari kampanye melawan junta.

"Sebanyak 125.900 guru sekolah telah diskors hingga Sabtu," kata seorang pejabat federasi guru, yang menolak menyebutkan namanya karena takut akan pembalasan usai masuk dalam daftar buronan junta dengan tuduhan menghasut ketidakpuasan.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Sementara itu, ada sekitar 19.500 staf universitas yang juga kena skorsing.

"Ini hanya pernyataan untuk mengancam orang agar kembali bekerja. Jika mereka benar-benar memecat orang sebanyak ini, seluruh sistem akan berhenti," kata pejabat yang juga seorang guru itu. Dia mengatakan dia telah diberitahu bahwa tuduhan yang dia hadapi akan dibatalkan jika dia kembali mengajar.

Diketahui surat kabar Global New Light of Myanmar yang dikelola pemerintah meminta para guru dan siswa untuk kembali ke sekolah untuk memulai kembali sistem pendidikan. Menurut data terbaru dari dua tahun lalu, Myanmar memiliki total 430.000 guru sekolah.

Sejak kudeta bergaung di seluruh Myanmar, sektor kesehatan, pendidikan dan pemerintahan hingga bisnis swasta dilanda kekacauan. Aksi mogok kerja terus dilakukan guna melumpuhkan sistem pemerintahan junta.

Orang Tua Berencana Tak Sekolahkan Anak

Meski pendaftaran sekolah akan dimulai pada Juni mendatang. beberapa orang tua mengaku berencana tidak menyekolahkan anak-anak mereka.

"Saya tidak akan mendaftarkan putri saya karena saya tidak ingin memberikan pendidikan dari kediktatoran militer. Saya juga mengkhawatirkan keselamatannya," kata Myint (42) yang putrinya berusia 14 tahun.

Para mahasiswa juga berencana akan memboikot kelas-kelas di Universitas sebagai bentuk protes lanjutan.

"Saya hanya akan kembali ke sekolah jika kita mendapatkan kembali demokrasi," kata Lwin (18)

Pemerintah Persatuan Nasional, yang didirikan oleh penentang junta, mengatakan akan melakukan semua yang bisa dilakukan untuk mendukung guru dan siswa. Mereka juga menyerukan kepada donor asing untuk berhenti mendanai kementerian pendidikan yang dikendalikan junta.

"Kami akan bekerja dengan para pendidik Myanmar yang menolak untuk mendukung militer yang kejam," kata juru bicara Pemerintah Persatuan Nasional. Sasa, dalam email kepada Reuters.

"Guru hebat dan guru pemberani ini tidak akan pernah tertinggal."

Halaman 1 2

Selanjutnya