.webp)
Konflik Israel dan Palestina memicu ketegangan diplomatik antara negara-negara di dunia. Beberapa negara secara terang-terangan mengecam tindakan Israel membombardir Palestina sementara negara lainnya mendukung Israel lantaran serangan tersebut untuk mempertahankan diri.
Salah satu yang mengecam tindakan Israel yakni Prancis. Seperti dilansir AFP, Kamis (20/5/2021), Prancis, meski mendapat penolakan terus menerus dari Amerika Serikat, kembali mengajukan draf lain untuk resolusi Dewan Keamanan PBB yang isinya menyerukan diakhirinya permusuhan antara Israel dan Hamas. Prancis juga menyerukan akses kemanusiaan ke wilayah Jalur Gaza.
Berdasarkan naskah yang didapatkan AFP, isi draf itu yakni 'menuntut penghentian segera permusuhan' dan menyerukan 'intensifikasi dan percepatan upaya-upaya diplomatik dan dukungan untuk solusi dua negara yang dirundingkan'.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Naskah itu dilaporkan telah beredar di kalangan 15 negara anggota Dewan Keamanan PBB dan hanya memiliki waktu hingga Kamis (20/5) waktu setempat untuk dipertimbangkan.
Namun draf yang diajukan Prancis, direspons keras oleh Amerika Serikat. Pihak AS secara terang-terangan, memberi isyarat akan kembali menggunakan hak veto.
"Kami fokus pada upaya diplomatik intensif yang sedang dilakukan untuk mengakhiri kekerasan dan bahwa kami tidak akan mendukung tindakan yang kami yakini membahayakan upaya-upaya deeskalasi," demikian penegasan juru bicara misi diplomatik AS di PBB kepada AFP.
Simak selengkapnya di halaman berikutnya.
Di saat yang sama Prancis memberikan draf, ternyata Presiden Amerika Serikat, Joe Biden baru saja memberitahu langsung Perdana Menteri (PM) Israel, Benjamin Netanyahu, bahwa dirinya mengharapkan 'deeskalasi signifikan' pada Rabu (19/5) waktu setempat -- menyoroti pendekatan kontras terhadap konflik tersebut.
Menteri Luar Negeri Prancis, Jean-Yves Le Drian, menanggapi pernyataan Joe Biden. Dia menyebut bahwa 'posisi Amerika akan cukup menentukan'.
"Memang benar kita telah melihat Amerika Serikat sedikit berada di belakang semua ini," cetusnya.
Saat mengumumkan draf itu, Istana Kepresidenan Prancis atau Elysee Palace menyatakan 'penembakan harus dihentikan, waktunya telah tiba untuk gencatan senjata dan Dewan Keamanan PBB harus menangani masalah itu'.
Berbeda dengan Prancis, Jerman menyatakan bahwa Israel memiliki hak untuk mempertahankan diri dari serangan Hamas. Itu disampaikan oleh, Menteri Luar Negeri (Menlu) Jerman, Heiko Maas, yang juga menyebut pertahanan diri termasuk menghancurkan infrastruktur yang menjadi lokasi peluncuran serangan ke Israel.
Seperti dilansir Reuters, Kamis (20/5/2021), pernyataan itu disampaikan Maas di awal kunjungannya ke wilayah Israel dan Palestina pada pekan ini.
Berbicara di Bandara Ben Gurion, Maas juga menyatakan bahwa perdamaian yang bertahan lama akan membutuhkan baik Israel maupun Palestina untuk berada di posisi yang mampu menjalankan urusan mereka sendiri.
"Kita meyakini bahwa hidup dalam keamanan dan perdamaian hanya bisa terjadi dalam jangka panjang, jika Israel dan Palestina bisa menjalankan urusan mereka sendiri," cetus Maas dalam pernyataannya.
"Kita selalu menekankan bahwa Israel memiliki hak untuk mempertahankan diri," imbuhnya.
"Bagian dari itu adalah menghancurkan bangunan yang menjadi lokasi serangan dilancarkan terhadap Israel dan mencegah serangan di masa mendatang dengan memastikan infrastruktur untuk serangan mendatang itu tidak lagi berbahaya," jelas Maas.
