Terungkap, Biden Setujui Penjualan Senjata Rp 10 T ke Israel

Novi Christiastuti - detikNews
Selasa, 18 Mei 2021 15:08 WIB
US President Joe Biden gestures as he speaks on the anniversary of the start of the Covid-19 pandemic, in the East Room of the White House in Washington, DC on March 11, 2021. (Photo by MANDEL NGAN / AFP)
Joe Biden (dok. AFP/MANDEL NGAN)
Washington DC -

Pemerintahan Amerika Serikat (AS) di bawah Presiden Joe Biden dilaporkan menyetujui rencana penjualan senjata senilai US$ 735 juta (Rp 10,5 triliun) kepada Israel. Hal ini terungkap seiring terjadinya pertempuran sengit antara Israel dan kelompok Hamas yang menguasai Gaza.

AS diketahui terus mendukung Israel yang merupakan sekutunya. AS bahkan memblokir pernyataan bersama Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) yang menyerukan diakhirinya pertempuran berdarah sejak pekan lalu di Gaza.

Seperti dilansir Xinhua News Agency, Selasa (18/5/2021), lampu hijau dari pemerintahan Biden untuk rencana penjualan senjata ke Israel itu diungkapkan oleh media terkemuka AS, Washington Post, dalam laporannya yang mengutip sumber-sumber di Capitol Hill -- gedung Kongres AS -- yang memahami isu ini.

Disebutkan oleh sumber-sumber itu bahwa Kongres AS baru diberitahu secara resmi soal rencana penjualan senjata itu pada 5 Mei, atau kurang dari sepekan sebelum pertempuran pecah antara Israel dan Hamas.

Rencana penjualan senjata itu, menurut laporan Washington Post, mencakup amunisi serangan langsung gabungan (JDAM) dan bom diameter kecil GBU-39.

Ditekankan sumber-sumber di Capitol Hill, seperti dikutip Washington Post, bahwa kesempatan Kongres AS untuk memblokir rencana penjualan itu telah tertutup. Diketahui bahwa setelah pemberitahuan resmi disampaikan pemerintah kepada Kongres AS, para anggota parlemen memiliki waktu 15 hari untuk mengajukan keberatan melalui resolusi penolakan yang tidak mengikat.

"Hanya ada sisa empat hari dalam jendela peninjauan kongres 15 hari, dan itu harus dipertimbangkan oleh komisi yurisdiksi selama 10 hari sebelum memenuhi syarat untuk dihentikan," tutur seorang ajudan kongres AS dari Partai Demokrat, yang enggan disebut namanya.

"Jadi jendela untuk rencana penjualan komersial ini secara teknis telah ditutup," imbuhnya.

Selanjutnya
Halaman
1 2