.webp)
Menteri Keuangan Qatar Ali Shareef al-Emadi ditangkap pada Kamis (6/5) waktu setempat atas tuduhan penyalahgunaan kekuasaan dan penggelapan dana publik.
Seperti dilansir kantor berita AFP, Jumat (7/5/2021), media pemerintah Qatar, Qatar News Agency melaporkan bahwa penguasa negara itu, Emir Sheikh Tamim bin Hamad Al-Thani, telah mengeluarkan dekrit yang "membebaskan" Emadi dari jabatannya.
Sheikh Tamim juga meminta Menteri Perdagangan dan Industri Ali bin Ahmed al-Kuwari untuk "menjalankan tugas Menteri Keuangan", demikian dilaporkan Qatar News Agency di halaman Twitter-nya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Meskipun ada penangkapan figur-figur penting dalam kasus korupsi di Qatar sebelumnya, sumber resmi mengatakan Emadi adalah tokoh paling terkenal yang menghadapi tuduhan seperti itu di bawah pemerintahan Sheikh Tamim.
"Jaksa Agung memerintahkan penangkapan Menteri Keuangan Ali Shareef al-Emadi, untuk menanyakan tentang apa yang disebutkan dalam pemberitaan soal tindak pidana terkait PNS yang meliputi kerugian uang rakyat, penyalahgunaan fungsi, dan penyalahgunaan kekuasaan," kata media pemerintah itu.
Qatar News Agency mengatakan bahwa penyelidikan telah dimulai, tetapi tidak memberikan rincian lebih lanjut.
Emadi menjabat sebagai Menteri Keuangan sejak 2013. Dia juga menjadi presiden dewan eksekutif maskapai nasional Qatar Airways dan ketua dewan Qatar National Bank, pemberi pinjaman terbesar di kawasan itu.
Meskipun dia bukan bagian dari kelas penguasa kerajaan, dia berasal dari keluarga kaya dan berpengaruh dengan investasi besar di negara tersebut, termasuk perdagangan dan real estat.
Hussein Ibish, seorang pakar Teluk yang berbasis di Washington, Amerika Serikat, men-tweet pada hari Kamis (6/5) bahwa "sangat luar biasa" Emadi ditangkap "karena dicurigai melakukan korupsi dan penggelapan".
Para diplomat yang berbasis di Qatar juga mengatakan kepada AFP bahwa penangkapan itu mengejutkan.
"Ini sebenarnya bagus, ini menunjukkan Qatar menangani korupsi dengan serius - jika memang terbukti demikian - dan membantu membangun citra supremasi hukum yang dipatuhi," kata seorang diplomat di Doha kepada AFP.
