Round-Up

Sumpah Serapah Menteri Filipina Akibat Kapal China Bikin Gerah

Tim detikcom - detikNews
Senin, 03 Mei 2021 22:02 WIB
In this March 7, 2021, photo provided by the Philippine Coast Guard/National Task Force-West Philippine Sea, some of the 220 Chinese vessels are seen moored at Whitsun Reef, South China Sea. The Philippine government expressed concern after spotting more than 200 Chinese fishing vessels it believed were crewed by militias at a reef claimed by both countries in the South China Sea, but it did not immediately lodge a protest. (Philippine Coast Guard/National Task Force-West Philippine Sea via AP)
Kapal-kapal China di perairan sengketa di Laut China Selatan yang diprotes Filipina (dok. Philippine Coast Guard/National Task Force-West Philippine Sea via AP)
Manila -

Keberadaan kapal China di Laut China Selatan betul-betul meningkatkan tensi ketegangan wilayah. Bahkan Menteri Filipina melontarkan komentar berisi sumpah serapah karena gerah atas keberadaan kapal China.

Pernyataan tersebut dikeluarkan Menteri Luar Negeri (Menlu) Filipina, Teodoro Locsin. Komentar Locsin itu dilontarkan setelah Filipina melayangkan protes terkait apa yang disebut sebagai kehadiran 'ilegal' ratusan kapal China di dalam Zona Ekonomi Eksklusif Filipina (ZEE).

"China, kawan saya, bagaimana saya menyampaikannya secara sopan? Coba saya lihat... O... GET THE F**K OUT," tulis Locsin dalam akun Twitter pribadinya, dengan menggunakan kata sumpah serapah seperti dilansir Reuters, Senin (3/5/2021).

Locsin selama ini dikenal kerap melontarkan komentar keras. Dia menekankan upaya pihak China untuk menghindari ketegangan di wilayah Laut China Selatan.

"Apa yang Anda lakukan terhadap persahabatan kita? Anda. Bukan kami. Kami mencoba. Anda. Anda seperti orang bodoh yang memaksakan perhatian Anda pada seorang pria tampan yang ingin menjadi teman; bukan menjadi ayah dari sebuah provinsi China..." imbuhnya menggunakan perumpamaan.

Kementerian Luar Negeri Filipina dalam sebuah pernyataan menuduh penjaga pantai China 'membayangi, memblokir, melakukan manuver berbahaya, dan tantangan radio kapal-kapal penjaga pantai Filipina'. Otoritas Filipina meyakini kapal-kapal China diawaki para milisi.

Pada Minggu (2/5) waktu setempat, Filipina bersumpah untuk melanjutkan latihan maritim di dalam ZEE-nya di Laut China Selatan, merespons tuntutan China agar negara itu menghentikan tindakan-tindakan yang disebut bisa memperburuk sengketa.

In this March 7, 2021, photo provided by the Philippine Coast Guard/National Task Force-West Philippine Sea, some of the 220 Chinese vessels are seen moored at Whitsun Reef, South China Sea. The Philippine government expressed concern after spotting more than 200 Chinese fishing vessels it believed were crewed by militias at a reef claimed by both countries in the South China Sea, but it did not immediately lodge a protest. (Philippine Coast Guard/National Task Force-West Philippine Sea via AP)Para pejabat China sebelumnya menyebut kapal-kapal yang berada di Whitsun Reef yang menjadi sengketa merupakan kapal-kapal penangkap ikan yang berlindung dari kondisi lautan yang ganas. (Foto: Philippine Coast Guard/National Task Force-West Philippine Sea via AP)

Sejak Presiden Rodrigo Duterte menjabat tahun 2016 hingga 26 April lalu, otoritas Filipina telah melayangkan 78 nota protes diplomatik terhadap China.

Duterte sendiri mengejar hubungan lebih hangat dengan China dengan imbalan janji China untuk memberikan investasi, bantuan dan pinjaman miliaran dolar Amerika. Sementara masih menganggap China sebagai 'teman baik', Duterte menyatakan pekan lalu: "Ada hal-hal yang tidak benar-benar dikompromikan".

Kedutaan Besar China di Manila belum memberikan komentarnya. Para pejabat China sebelumnya menyebut kapal-kapal yang berada di Whitsun Reef yang menjadi sengketa merupakan kapal-kapal penangkap ikan yang berlindung dari kondisi lautan yang ganas.

China mengklaim nyaris seluruh perairan Laut China Selatan, yang menjadi sengketa dengan beberapa negara lainnya, termasuk Filipina. Tahun 2016 lalu, putusan mahkamah arbitrase di Den Haag memutuskan klaim China, yang didasarkan pada peta lama itu, tidak konsisten dengan hukum internasional.

Simak berita selengkapnya di halaman selanjutnya.

Selanjutnya
Halaman
1 2