.webp)
Pemerintah Pakistan akan meminta parlemen untuk memutuskan nasib Duta Besar (Dubes) Prancis, sebagai upaya untuk menenangkan partai radikal yang mengancam akan terus menggelar aksi protes jika sang Dubes tidak diusir dari Pakistan.
Seperti dilansir kantor berita AFP, Selasa (20/4/2021), Menteri Dalam Negeri Pakistan Sheikh Rashid Ahmed mengatakan pada Selasa (20/4), resolusi tentang diplomat tertinggi Prancis itu akan diajukan ke Majelis Nasional, majelis rendah parlemen yang akan bersidang pada hari Kamis (22/4). Disebutkan bahwa partai radikal yang telah dilarang pemerintah Pakistan, Tehreek-i-Labbaik Pakistan (TLP) telah setuju untuk membatalkan semua aksi protesnya di seluruh negeri.
Belum ada pernyataan dari kelompok tersebut mengenai hal ini.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
TLP telah melancarkan kampanye anti-Prancis selama berbulan-bulan sejak Presiden Prancis Emmanuel Macron membela hak majalah satir Charlie Hebdo untuk menerbitkan ulang kartun yang menggambarkan Nabi Muhammad.
Kampanye itu meletus menjadi kekerasan berdarah pekan lalu setelah penangkapan pemimpin TLP usai menyerukan aksi demo di Islamabad, ibu kota Pakistan untuk menuntut pengusiran Dubes Prancis.
Polisi di kota Lahore mengatakan setidaknya enam polisi telah tewas dalam bentrokan dengan para demonstran pendukung TLP. Sementara 11 polisi lainnya sempat disandera selama beberapa jam di masjid TLP - tempat ratusan pendukung partai masih berkumpul.
TLP mengatakan beberapa pendukungnya juga tewas dalam bentrokan dengan polisi.
Kedutaan Prancis pekan lalu merekomendasikan semua warganya meninggalkan Pakistan, dan pada Senin (19/4) sebuah sumber di Kementerian Luar Negeri mengatakan Paris telah menarik pulang semua staf non-esensial beserta keluarga mereka.
Pemerintah Pakistan telah melarang TLP pekan lalu - secara efektif melabeli kelompok itu sebagai organisasi teror - dan polisi menangkap ribuan pengunjuk rasa selama bentrokan. Namun, Rashid mengatakan tidak ada tindakan yang akan diambil terhadap mereka.
Sebelumnya pada Senin (19/4) waktu setempat, Perdana Menteri Pakistan Imran Khan meminta TLP untuk mengakhiri kampanye kekerasannya, dengan mengatakan kerusuhan itu merugikan bangsa.
Khan mengatakan dia juga ingin menghentikan "penghinaan terhadap Nabi kita atas nama kebebasan berbicara" oleh negara-negara Barat, tetapi dikatakannya, dia tidak bisa mengusir duta besar setiap kali itu terjadi.
"Jika kita terus memprotes sepanjang hidup kita, kita hanya akan merusak negara kita sendiri dan itu tidak akan berdampak pada (Barat)," kata Khan dalam pidato yang ditayangkan di televisi Pakistan. "Tidak ada bedanya dengan Prancis," imbuhnya.
