.webp)
Sekelompok anggota 'parlemen' yang menentang kudeta militer Myanmar mengumumkan pemerintahan bayangan baru. Kelompok ini mendeklarasikan Aung San Suu Kyi sebagai pemimpin pemerintahan bayangan baru bersama politisi etnis minoritas.
Seperti dilansir AFP, Jumat (16/5/2021), Komite Mewakili Pyidaungsu Hluttaw (CRPH) merupakan sekelompok anggota parlemen yang sebagian besar dari partai Suu Kyi berusaha untuk memerintah bawah tanah melalui parlemen bayangan mengumumkan para pemimpinnya.
Komite ini menyebut sebagai 'Pemerintah Persatuan Nasional', Suu Kyi dalam posisinya sebagai penasihat negara, dan Presiden Win Myint yang juga berada dalam tahanan rumah dan menghadapi rentetan tuntutan dari junta.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Mereka didampingi oleh seorang wakil presiden yang merupakan etnis Kachin dan seorang perdana menteri yang merupakan etnis Karen, kata Min Ko Naing, seorang pemimpin demokrasi terkemuka, dalam sebuah pidato di halaman resmi Facebook CRPH.
"Kami telah menyelenggarakan pemerintahan yang memiliki jumlah kelompok etnis minoritas terbesar," katanya.
Daftar menteri yang ditunjuk juga termasuk para pemimpin terkemuka dari kelompok etnis Chin, Shanni, Mon, Karenni dan Ta'ang.
Para politisi dipilih berdasarkan hasil pemilu 2020, masukan dari gerakan protes anti-kudeta nasional, dan kelompok etnis minoritas, termasuk pemberontak bersenjata di wilayah perbatasan negara, kata Min Ko Naing.
"Kita harus mencabutnya dari akarnya...kita harus mencoba memberantasnya," katanya, sambil mengangkat salam tiga jari sebagai simbol perlawanan.
Junta militer mengatakan siapa pun yang bekerja dengan CRPH melakukan 'pengkhianatan tingkat tinggi', dan telah mengumumkan surat perintah penangkapan untuk ratusan aktivis dan politisi terkemuka, beberapa di antaranya sekarang memegang posisi di 'Pemerintah Persatuan Nasional' yang baru.
(rfs/knv)
