Kim Jong Un Hukum Mati Pejabat Pendidikan yang Mengkritik Pemerintah

Rita Uli Hutapea - detikNews
Senin, 12 Apr 2021 08:42 WIB
FILE - In this Nov. 15, 2020, file photo provided by the North Korean government, North Korean leader Kim Jong Un attends a meeting of the ruling Workers Party Politburo in Pyongyang, North Korea. Kim ordered at least two people executed, banned fishing at sea and locked down capital Pyongyang as part of frantic efforts to guard against the coronavirus and its economic damage, South Korea’s spy agency told lawmakers Friday, Nov. 27, 2020.(Korean Central News Agency/Korea News Service via AP, File)
Kim Jong Un (Foto: Korean Central News Agency/Korea News Service via AP, File)
Jakarta -

Pemimpin Korea Utara (Korut) Kim Jong Un dilaporkan telah memerintahkan eksekusi mati seorang pejabat pendidikan tinggi karena "kegiatan anti-partai" - setelah dia mengeluh karena tidak menerima dukungan dan sumber daya dari pemerintah.

Seperti dilaporkan Daily NK dan New York Post, Senin (12/4/2021), pria berusia 50-an, yang hanya diidentifikasi sebagai Park, telah dipilih untuk menjabat sebagai ketua "komisi Kementerian Pendidikan Tinggi untuk implementasi Undang-Undang Pendidikan Jarak Jauh".

Tetapi penyelidikan oleh Departemen Organisasi dan Bimbingan (OGD) atas komisi tersebut mengungkapkan bahwa Park gagal mencapai kemajuan nyata untuk menginformasikan pembelajaran jarak jauh di negara tersebut - dan bahwa komisi tersebut hanya berkumpul untuk mengkritik pemerintah.

"OGD melakukan investigasi karena komisi gagal membuat kemajuan apapun dan karena beberapa mengkritik kebijakan pemerintah," ujar seorang sumber di Korut.

Di antara keluhan mereka adalah bahwa sebelum Undang-Undang Pendidikan Jarak Jauh dapat diterapkan, fasilitas dan peralatan yang diperlukan harus dipasang.

Park berulang kali mengeluh tentang hal ini kepada atasannya, yang menjawab dengan mengatakan: "Tidak ada instruksi dari Komite Sentral, jadi diam saja."
Tetapi Park dilaporkan terus melontarkan kata-kata kasarnya.

"Saya tidak mengerti mengapa (pihak berwenang) memilih untuk menerapkan tindakan tersebut, membuat komisi ini, dan memanggil profesor yang sibuk untuk menjauh dari pekerjaan universitas mereka (jika mereka tidak mau memberikan komisi sumber daya apapun)," cetus Park.

Simak juga video 'Kim Jong-un Mulai Proyek Ambisius 50.000 Apartemen':

[Gambas:Video 20detik]



Selanjutnya
Halaman
1 2