Aktivis Hong Kong Nathan Law Dapat Suaka Politik di Inggris

Novi Christiastuti - detikNews
Kamis, 08 Apr 2021 11:25 WIB
FILE - In this Jan. 27, 2018, file photo, pro-democracy activist Nathan Law, along with Agnes Chow and Joshua Wong, attends a press conference in Hong Kong. Prominent Hong Kong democracy activist Nathan Law has left the city for an undisclosed location, he revealed on his Facebook page shortly after testifying at a U.S. congressional hearing about the tough national security law China had imposed on the semi-autonomous territory. In his post late Thursday, July 2, 2020, he said that he decided to take on the responsibility for advocating for Hong Kong internationally and had since left the city. (AP Photo/Kin Cheung, File)
Nathan Law (AP Photo/Kin Cheung, File)
London -

Seorang aktivis pro-demokrasi Hong Kong, Nathan Law, menerima suaka politik dari pemerintah Inggris. Law tiba di Inggris pada Juli tahun lalu setelah China memberlakukan undang-undang (UU) keamanan nasional yang banyak dikritik di Hong Kong, kota asalnya.

Seperti dilansir Reuters, Kamis (8/4/2021), langkah ini diperkirakan akan menambah ketegangan antara London dan Beijing karena Inggris membuka pintu untuk lebih dari 5 juta warga Hong Kong setelah UU keamanan nasional tersebut diberlakukan.

"Setelah melakukan sejumlah wawancara dalam empat bulan, Kantor Departemen Dalam Negeri Inggris memberitahu saya bahwa permohonan suaka saya disetujui," tutur Law dalam pernyataan via Twitter pada Rabu (7/4) waktu setempat.

"Fakta bahwa saya diburu di bawah undang-undang keamanan nasional menunjukkan bahwa saya menghadapi persekusi politik parah dan saya tidak mungkin kembali ke Hong Kong tanpa risiko," imbuhnya.

Semakin menambah iming-iming untuk membujuk warga Hong Kong, otoritas Inggris menjanjikan 43 juta Poundsterling (Rp 858 miliar) untuk membantu mereka mencari pekerjaan, rumah dan sekolah di bawah inisiatif yang mengizinkan jutaan orang bermukim di wilayahnya.

Inggris menuduh China melakukan sejumlah pelanggaran kesepakatan yang disepakati saat kota semi-otonomi itu diserahkan kembali ke China tahun 1997 silam.

Disebutkan Inggris bahwa undang-undang keamanan nasional China dan langkah tersebut mendiskualifikasi legislator pro-demokrasi yang merusak otonomi tingkat tinggi di Hong Kong.

Tonton juga Video: Militer Ambil Alih Kantor Kedutaan Myanmar di Inggris

[Gambas:Video 20detik]



Selanjutnya
Halaman
1 2